Harian Haluan

Harianhaluan.com

Formasi CPNS Dokter Spesialis di Sumbar Banyak Kosong, Sebagian Dokter Enggan “Terikat”

Formasi CPNS Dokter Spesialis di Sumbar Banyak Kosong, Sebagian Dokter Enggan “Terikat”
Ilustrasi (haluan) 

Jika berstatus PNS, tentu kerjanya lebih terikat. Sedangkan kebanyakan dokter spesialis ingin meningkatkan karir dengan meningkatkan ilmunya kembali. Melanjutkan pendidikan dengan biaya mandiri yang biasanya dengan mencari bantuan pihak ketiga. Kalau menjadi PNS, akan lebih sulit mencapai hal itu. Selain itu, juga faktor keluarga, penempatan, dan beban kerja yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima —(dr. Pom Harry—IDI SUMBAR)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – 37 formasi yang tak “menemukan tuan” pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 lalu di lingkungan Pemprov Sumbar, dominan merupakan formasi dokter spesialis. Selain di Pemprov, formasi dokter spesialis di sejumlah kabupaten/kota juga tak terisi karena berbagai alasan. Salah satu penyebab yang mengemuka adalah, tidak adanya dokter spesialis yang mendaftar untuk seleksi penerimaan.

Menyikapi hal itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, dr. Pom Harry menyebutkan, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya minatnya dokter spesialis untuk mendaftar sebagai CPNS dan bekerja di pemerintahan. Namun ia menggarisbawahi, alasan itu tak melulu berkaitan dengan materi atau perbandingan penghasilan.

"Masih ada formasi yang lowong baik karena pendaftar yang tidak ikut ujian sejak awal atau pun karena pendaftar yang telah ikut tidak memenuhi syarat, tidak selalu berkaitan dengan asumsi bahwa upah/gaji yang diterima dokter spesialis lebih tinggi jika menjadi klinisi di klinik pribadi/swasta daripada menjadi PNS. Persoalan itu bisa disebabkan banyak faktor," ucap dr. Pom Harry kepada Haluan, Rabu (16/1).


Ia merincikan, faktor pertama yang menyebabkan fenomena itu terjadi adalah keinginan para dokter spesialis untuk terus mengembangkan karir sekaligus meningkatkan kualifikasi pendidikan.

"Jika berstatus PNS, tentu kerjanya lebih terikat. Sedangkan kebanyakan dokter spesialis ingin meningkatkan karir dengan meningkatkan ilmunya kembali. Melanjutkan pendidikan dengan biaya mandiri yang biasanya dengan mencari bantuan pihak ketiga. Kalau menjadi PNS, akan lebih sulit mencapai hal itu," kata Pom.

Faktor kedua, katanya lagi, disebabkan pertimbangan si dokter atau keluarga dokter tersebut tentang lokasi penempatan kerja jika diterima menjadi PNS. Sebab jika telah diangkat menjadi PNS, dokter spesialis tersebut harus bersedia ditempatkan di mana saja sesuai keputusan dari pemerintah yang menerima dan memekerjakan.

“Ada pertimbangan keluarga atas lokasi penempatan yang berada di daerah-daerah pelosok. Kalau sudah diangkat jadi PNS kan harus bersedia ditempatkan di mana saja. Sedangkan jika dokter-dokter spesialis tersebut telah berkeluarga, akan menjadi dilema untuk bertugas di daerah yang jauh dari akses kemudahan-kemudahan, dan harus menyesuaikan kembali dengan kehidupan di tempat yang baru," katanya lagi.



Tags
CPNS
Ikuti kami di