Harian Haluan

Harianhaluan.com

Polisi Lidik Dugaan Korupsi Hotel Balairung, Kejati Gali Info Dana Rajawali dari BI

Polisi Lidik Dugaan Korupsi Hotel Balairung, Kejati Gali Info Dana Rajawali dari BI
Ilustrasi (net) 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar masih melakukan pendalaman terkait dugaan penyelewenangan bantuan hibah Dana Rajawali yang saat ini masih mengendap di kas daerah Provinsi Sumbar dengan nilai mencapai Rp86 miliar. Meski pihak bank tempat penyimpanan dana tersebut menyatakan uang tersebut masih dalam keadaan utuh. Kejati Sumbar tetap akan melanjutkan konfirmasi ke Bank Indonesia (BI).

"Kami memang tegah melakukan pendalaman tehadap laporan terkait dana rajawali itu. Sembari itu kami juga terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Setidaknya sudah sepuluh saksi yang kami mintai keterangan. Dari keterangan itu kami merasa ada yang perlu didalami," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Prima Idwan Mariza, kepada Haluan, Senin (21/1).

Prima menjelaskan, dugaan penyelewengan atau korup terhadap Dana Rajawali tersebut diterima oleh pihaknya dari laporan masyarakat. Dana itu sendiri merupakan dana hibah dari PT Rajawali yang diperuntukkan bagi dunia pendidikan di Sumbar. Namun, uang itu masih mengendap di rekening salah satu bank.

“Jika dari hasil penyelidikan kami temukan ada tindak pidana, tentu status laporan itu akan ditingkatkan. Kami juga telah mendatangi pihak bank tempat uang itu disimpan. Berdasarkan informasi dari mereka, memang uang itu masih utuh, termasuk bunganya. Belum dilakukan penarikan sama sekali," katanya.

Namun begitu, sambung Prima, pihaknya tak serta merta mengamini keterangan dari bank tersebut. Oleh karena itu, tim penyelidik atas laporan tersebut ditugaskan untuk melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia (BI).

"Kami sudah kirim surat ke Bank Indonesia. Saya juga telah menemui langsung pimpinanannya dan saat ini masih pengumpulan data dari sana," ujarnya lagi.

Sebelumnya terkait proses penyelidikan yang tengah berlangsung itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit menegaskan bahwa sampai saat ini dana hibah PT Rajawali memang sama sekali belum digunakan oleh pemerintah daerah. Namun begitu, Pemprov Sumbar tetap akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, dan saat ini Pemprov berada dalam tahap memberikan keterangan pada Kejati.

“Kalau nantinya ada rekomendasi dana tidak boleh dipakai, ya, kita tidak pakai. Kita ikuti rekomendasi yang diberikan. Pada prinsipnya kami ingin memanfaatkan dana itu tanpa melanggar aturan, yang jelas pemerintah daerah niatnya baik, uang itu digunakan untuk keperluan pendidikan. Karena ada prose situ, pencairan ya menunggu dulu," kata Nasrul beberapa waktu lalu.

DPRD Sumbar sendiri telah resmi mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, yang sebelumnya dipakai untuk mengelola dana hibah dari PT Rajawali. Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 dilakukan melalui rapat paripurna DPRD, Selasa 27 November tahun 2018 lalu.

Dengan dicabutnya Perda Nomor 4 Tahun 2009 itu, dana hibah PT Rajawali yang sekarang sudah berjumlah sekitar Rp80 miliar, sudah bisa dimanfaatkan untuk keperluan beasiswa dengan payung hukum penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub). Sebagai tahap awal, tahun di 2019 mendatang DPRD dan pemerintah provinsi (Pemprov) sepakat mengucurkan sebanyak Rp6 miliar untuk bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa di Sumbar.

Ikuti kami di