Harian Haluan

Harianhaluan.com

Kantor Pos Padang Temukan Seratus Lebih Tabloid yang Diduga Indonesia Barokah

Kantor Pos Padang Temukan Seratus Lebih Tabloid yang Diduga Indonesia Barokah
Petugas kantor pos dan Bawaslu mengecek kiriman yang diduga berisi Tabloid Indonesia Barokah di Kantor Pos Cabang Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, Senin (28/1). Dari pengecekkan ditemukan seratus lebih tabloid yang diduga berisi Indonesia Barokah. (Yuhendra) 

PADANG, HARIANHALUAN.COM --Sempat heboh soal Tabloid Indonesia Barokah yang diduga memuat kampanye hitam. Kali ini, tabloid tersebut diduga juga masuk ke Sumatera Barat.

Setidaknya Kantor Pos Indonesia cabang Padang telah menerima 161 amplop yang diduga berisikan Tabloid Indonesia Barokah, yang sampai pada Sabtu (26/1) di Kantor Pos Padang. 

"Kirimkan ini kami terima Sabtu melalui jalur darat dari Jakarta, berdasarkan alamat tujuannya kiriman tersebut ditujukan ke 9 daerah di Sumbar. Karena kantor Pos Padang merupakan kantor HAB yang akan menyalurkan ke kantor Pos di kabupaten/Kota di Sumbar," kata Sartono Kepala Cabang Kantor Pos Padang, Senin (28/1). 

Di amplop tersebut dituliskan tujuannya Masjid, Pondok Pesantren dan sebagainya, dan pengiriman tertera Redaksi Tabloid Indonesia Barokah, Pondok Melati Bekasi. 

"Sesuai undang-undang kami tidak boleh membuka kiriman tersebut. Namun, kami telah mendapatkan himbauan dari kantor Pos Pusat agar menahan kiriman tersebut sampai ada informasi lebih lanjut," katanya. 

Berdasarkan amplop tersebut daerah tujuan terbanyak adalah Bukittingi 36 sampul, Pariaman 30 sampul dan disusul Padang 20 sampul. 

Sementara itu, komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner. Pihaknya mendatangi Kantor Pos Padang guna menindaklanjuti informasi yang diperoleh bahwa adanya kiriman diduga tabloid Indonesia barokah masuk ke Sumbar. 

"Secara kajian kami sampai hari ini memang belum ada dugaan pelanggaran pemilu disini, walaupun dari Dewan Pers telah menyatakan adanya potensi dugaan pelanggan berdasarkan undang-undang pers," Kata Vifner. 

Vifner menghimbau atau meminta kepada pihak Pos agar menahan atau menunda kiriman tersebut, sampai adanya petunjuk lebih lanjut baik dari pimpjnan Bawaslu di pusat atau Dewan Pers. (h/mg-hen).

Ikuti kami di