Harian Haluan

Harianhaluan.com

Polda Sumbar Terus Lidik Tarok City

Polda Sumbar Terus Lidik Tarok City
Ilustrasi (net) 

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, masih terus melakukan penyelidikan (lidik) atas dugaan praktik korupsi dalam pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City (KPTTC) di Kabupaten Padang Pariaman. Lidik dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana korupsi dalam upaya pembangunan tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta menyebutkan, saat ini pihaknya terus mengumpulkan ragam bukti dan keterangan dari saksi-saksi untuk melihat apakah terjadi unsur pidana korupsi dalam upaya pembangunan KPTTC.

"Kami masih mengumpulkan dokumen-dokumen dan data, serta meminta keterangan dari saksi-saksi, terkait dugaan kasus ini. Giat pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) ini kami lakukan guna memastikan pidana atau bukan," kata Margiyanta, Jumat (15/3) lalu.

Margiyanta mengatakan, pihaknya akan terus mendalami setiap bukti dan keterangan yang diperoleh. Namun sejauh ini, dari bahan dan keterangan yang ada memang terdapat indikasi yang mengarah pada terjadinya unsur pidana korupsi dalam pembangunan tersebut.

"Total sampai saat ini, saksi yang sudah kami periksa lima orang. Masing-masing yang diperiksa adalah, perwakilan dari pihak-pihak terkait, seperti kelompok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan rekanan lainnya," ucapnya.

Sebelumnya disebutkan Margiyanta, adanya dugaan korupsi dalam pembangunan KPTTC berawal dari masuknya laporan masyarakat, yang menyatakan bahwa salah satu kemungkinan penyebab terjadinya banjir yang membuat putusnya satu jembatan di Kayutanam beberapa waktu lalu, berkaitan dengan upaya pembangunan KPTTC.

"Saya juga sudah melakukan pengecekan ke lokasi. Di sana kami hanya menemukan sebuah papan bertuliskan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Padang Pariaman proyek pembangunan jalan umum (lanjutan) anggaran Rp8,5 miliar, dimulai April selesai September 2018," katanya.

Selain itu, Margiyanta mengaku pihaknya tidak melihat adanya tanda lain bahwa di lokasi itu akan dibangun kawasan pendidikan terpadu. "Tidak ada judul akan dibangun kawasan pendidikan terpadu di sana," katanya.

Terkait hal ini, Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, beberapa waktu lalu memastikan bahwa semua dokumen dan administrasi pembangunan Tarok City sudah lengkap dan tidak satu pun yang melanggar aturan. Selain dokumen yang menyatakan Tarok City tidak berada dalam kawasan hutan lindung dari Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar, juga terdapat dokumen Hak Guna Usaha (HGU) kawasan Tarok City.

Ali Mukhni menyebutkan, seluruh dokumen tersebut juga telah disampaikan kepada Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal dalam pertemuan di ruang Kapolda Sumbar. “Mustahil kawasan Tarok City itu hutan lindung, jika benar hutan lindung, mana mungkin ada HGU-nya," ujar Ali Mukhni, di Kantor Bupati Padang Pariaman, Kamis (10/1) lalu.

Pembentukan kawasan pendidikan terpadu Tarok City, katanya lagi, telah sesuai dengan Perda RTRW Padang Pariaman yang menyatakan bahwa Kecamatan Kayu Tanam adalah kawasan pengembangan pendidikan. Perda tersebut berlaku hingga 2030.

Sementara itu terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Tarok City, Ali Mukhni menjelaskan berdasarkan aturan, amdal merupakan kewajiban masing-masing pengguna lahan dalam hal ini adalah universitas yang akan membangun kampus di Tarok City kelak. Sementara ini, pemerintah daerah hanya sebatas menyediakan lahan.

"Soal amdal itu kewajiban masing masing pengguna lahan, kami hanya memberikan lahan itu," katanya tegas.

Namun sebelumnya, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan alih fungsi lahan pada pengembangan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City (KPTTC) di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Ada beberapa langkah yang akan terus diselidiki jajarannya pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

“Kami tetap melakukan penyelidikan untuk melengkapi berkas pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Karenanya, kami meminta Bupati Padang Pariaman untuk turut mendukung proses ini jika nanti jajaran penyidik memerlukan staf Bupati untuk dimintai keterangan,” kata Kapolda kepada Haluan usai menerima kunjungan Bupati Ali Mukhni dan stafnya, Rabu (9/1).

Menurut Kapolda, pada pertemuan tersebut, jajaran bupati dan stafnya dari Pemkab Padang Pariaman menyerahkan sejumlah berkas yang tentunya bisa digunakan untuk tambahan penyelidikan oleh jajarannya di Ditreskrimsus.

“Tentunya, jika dari pemeriksaan bisa ditemukan pelanggaran tentu kami tindak lanjuti, demikian sebaliknya. Jadi, kami harap bupati bisa membantu penyidik merampungkan berkas pemeriksaan yang menjadi tugas mereka,” kata. (h/mg-pmi)

Ikuti kami di