Harian Haluan

Harianhaluan.com

Setelah ke KPU, BPN Siap ke KPI Minta Quick Count Tak Disiarkan Lagi

Setelah ke KPU, BPN Siap ke KPI Minta Quick Count Tak Disiarkan Lagi
BPN Minta KPI Larang stasiun TV siarkan hasil quick count. VIVA 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Tim Advokasi dan Hukum  Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandi, Djamaluddin Koedoeboen, melaporkan sejumlah lembaga survei ke Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum. Mereka menuding lembaga-lembaga survei tersebut berpihak dan tidak bekerja secara profesional. 

"Sejak dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu, dapat diketahui bahwa ada beberapa lembaga survei yang telah berpihak dan telah tidak profesional dalam menjalankan giatnya yang mana pada Pilpres RI 2019 kali ini pun hal tersebut kembali terjadi dan berulang," kata Djamaluddin di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 18 April 2019, seperti dilansir dari viva..

Sejumlah lembaga survei yang dilaporkan di antaranya LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking dan Voxpol. 

"Agar dapat dikenakan sanksi hukum maupun dicabut izinnya sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku," kata Djamaluddin.

Setelah melaporkan ke KPU, BPN juga berencana akan ke Komisi Penyiaran Indonesia. Mereka meminta KPI agar memerintahkan stasiun-stasiun televisi untuk menghentikan penayangan hasil hitung cepat.

"Supaya ke depannya cara-cara pembodohan publik dengan cara framing negatif dan manipulatif melalui lembaga survei seperti ini tidak terjadi lagi dan lembaga-lembaga survei lainnya yang benar-benar menerapkan keilmuannya dapat kembali mendapat tempat di hati masyarakat," kata Djamaluddin.

Menurutnya, beberapa lembaga survei yang telah berpihak kepada paslon capres tertentu, terkesan menjadi tim sukses. Hal tersebut dapat diketahui dengan jelas pada hitung cepat hasil pilpres kemarin.

"Di mana fakta yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda dengan hasil perhitungan. Ada yang hasil perhitungannya melebihi 100 persen. Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di bawahnya. Serta ada pula yang hasil perhitungannya dalam sekian detik tiba-tiba berbalik dengan memenangkan paslon capres tertentu," kata dia.

Ia menuding fenomena perhitungan lembaga-lembaga survei tersebut menyesatkan dan berbahaya karena penyampaiannya dianggap tidak ilmiah serta tidak sesuai dengan fakta. (h/viv/hs)

Ikuti kami di