Harian Haluan

Harianhaluan.com

Sabar AS: Rp5,579 Miliar Dana APBD Provinsi Bangun Jalan di MTS

Sabar AS: Rp5,579 Miliar Dana APBD Provinsi Bangun Jalan di MTS
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari Partai Demokrat, Sabar AS saat meninjau persiapan pembangunan jalan. YUDHILUBIS 

PASAMAN,HARIANHALUAN.COM-Derita masyarakat Mapattunggul Selatan (MTS), tampaknya akan segera berakhir dalam waktu dekat. Hal itu seiring dengan akan dibangunnya jalan aspal dan jembatan menuju ke kecamatan terpencil dan terisolir di Kabupaten Pasaman itu. 

Setidaknya, demikian dikatakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari Partai Demokrat, Sabar AS kepada Haluan, saat meninjau persiapan kegiatan pembangunan  ruas jalan Tapus-Muaro Sei Lolo-Gelugur, kemarin. 

"Hari ini (Kemaren, red) kunjungan Komisi 4 DPRD Provinsi Sumbar bersama Dinas PU Provinsi, meninjau persiapan kegiatan ruas jalan Tapus-Muaro Sei Lolo," ucap Sabar AS mengawali pembicaraan. 

Sabar, putra Simaroken, Nagari Taruang-Taruang, Rao, Pasaman ini menambahkan, bahwa pembangunan akses jalan ke wilayah itu bukan hanya cerita belaka, melainkan hasil kerja nyata dirinya sebagai perwakilan rakyat Pasaman di lembaga legislatif tersebut. 


"Untuk 2019, anggaran pembangunan ruas jalan ini, fisiknya Rp5,579 Miliar. Untuk konsultan Rp374,6 Juta. Fisik, dikerjakan oleh CV Inoci, konsultan PT Triartha Nusa Engineering. Lama pengerjaan 180 hari kalender. Kontrak sudah diteken per 14 Juni 2019 lalu," katanya. 

Ia mengatakan, ruas jalan Tapus-Muaro Seilolo-Gelugur yang akan mulai dikerjakan dalam pekan ini akan menghubungkan masyarakat di dua Kabupaten, yakni Pasaman dan 50 Kota diujung Barat wilayah itu. Ruas jalan ini akan menghubungkan masyarakat disejumlah nagari. 

"Ruas jalan ini melewati Nagari Lansekkadok, Nagari Silayang, Nagari Muaro Seilolo menuju Gelugur (50 Kota)," katanya. 

Selain mengubah keterisoliran daerah menjadi wilayah maju dan terbuka, tembusnya ruas jalan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah pengembangan wilayah baru, menekan cost serta efesiensi waktu perjalanan. 

"Dan, tak kalah pentingnya lagi adalah harga diri warga untuk 'merdeka' sebagai mayarakat yang memiliki hak konstitusi, mendapatkan keadilan  dan pemerataan pembangunan bisa diwujudkan," pungkas Caleg DPRD Provinsi terpilih di Pileg 17 April 2019 lalu. 

Sabar menyebutkan, sejak dilantik dan diamanatkan sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) masa bhakti 2009-2014 lalu hingga kini, Ia konsisten memperjuangkan pembangunan di kampung halamannya itu di DPRD Provinsi Sumbar tersebut. 

"Hal ini lah yang saya pikirkan, saya gagas dan programkan semenjak saya dilantik sebagai PAW pada periode pertama masa bakti saya selaku anggota DPRD Prov Sumbar 2009-2014," kata Sabar. 

Lewat kewenangan yang dia miliki, Sabar pun menyuarakan dengan lantang agar porsi anggaran dari dana APBD Provinsi Sumbar untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya dibagi adil ke wilayah yang dia wakili tersebut. 

"Salah satu dari sekian program yang kita perjuangkan untuk Pasaman, ya pembangunan ruas jalan Tapus-Muaro Seilolo dan Gelugur ini," ujar Sabar. 

Meskipun pada awalnya banyak yang meragukan, melecehkan bahkan menginginkan pembangunan ruas jalan itu tidak terwujud, namun Sabar AS tetap sabar eperti namanya. Namun, suaranya malah kian lantang menyuarakan bengkalai pembangunan jalan tersebut. 

"Terlepas dari itu bahwa status ruas jalan Tapus, Muaro Seilolo, Gelugur ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab dua instansi, yakni Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Pasaman," katanya. 

Dikatakan, penyelesaian ruas jalan itu sebenarnya memerlukan kerjasama antar kedua instansi untuk memudahkan dan percepatan pembangunannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

"Kewenangan untuk pembangunan jalan diruas itu dibagi dua. Kewenangan Provinsi 47 Km dari Tapus sampai Hulu Layang. Sisanya, menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemda Pasaman. Kira-kira 15 Km lagi, dari Hulu Layang-Muaro," katanya. 

Tidak saja itu, dukungan semua pihak untuk kesuksesan pembangunan ruas jalan itu sangat diperlukan. Baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah nagari dan para pengambil kebijakan terkait. 

"Khususnya Dinas PU Provinsi dan Dinas PUTR Kabupaten. Begitupun dengan KemenPUPR, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena dukungan anggaran yang lebih besar akan bisa menjawab persoalan sebagai solusinya," ujarnya. (*)

Reporter : YUDHI LUBIS /  Editor : DNJ


Ikuti kami di