Harian Haluan

Harianhaluan.com

Konflik Agraria Berkepanjangan, Dua Basis SPI Sumbar Mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Sumbar

Konflik Agraria Berkepanjangan, Dua Basis SPI Sumbar Mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Sumbar
Basis SPI Aia Gadang dan Muaro Kiawai, ketua cabang SPI Pasaman Barat serta Ketua DPW SPI Sumbar, mendatangi kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar di Padang, Selasa (3/7/2019). IST 
PADANG, HARIANHALUAN.COM- Empat orang utusan Basis SPI Aia Gadang dan Muaro Kiawai dan didamping ketua cabang SPI Pasaman Barat serta Ketua DPW SPI Sumbar,  mendatangi kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar di Padang, Selasa (3/7/2019).
 
Ketua DPW SPI Sumbar Rustam Efendi  menjelaskan, kedatangan   dalam rangka mengadukan nasib mereka atas konflik agraria yang dialami semenjak tahun 2000 sampai saat ini yang belum jelas penyelesaiannya. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Sultanul Arifin.
 
Menurut Rustam Efendi, kondisi anak nagari Pasaman Barat secara umum saat ini kekurangan tanah. Ddata dari BPS menyatakan bawah rata-rata setiap KK hanya memiliki ranah 0,8 ha dan hal ini terbuki di Pasaman Barat bahwa kemiskinan meningkat dari tahun ketahun dengan butkti bahwa Pasbar  penerima tertinggi Raskin/rastra.
 
"Hal ini sangat disayangkan karena tanah ulayat minang kabau adalah jaminan sosial bagi seluruh anak nagari, namun saat ini realita berkata lain," jelasnya.
 
Sejalan dengan program nasional tentang TORA , kata Rustam, maka kami bersama-sama pihak terkait akan melakukan komunikasi dan koordinasi agar TORA bisa di jalankan dalam rangka penyelesaian Konflik Agraria
 
Menurutnya, seperti disampiakan Bapak Akmal ketua basis SPI Aia Gadang bahwa berkonflik dengan perusahaan perkebunan,  bagaikan bola yang sudah lelah di oper kesana kemari, mulai dari tingkatan kecaman, kabupaten dan DPRD  kabupaten serta BPN.
 
Namun sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian dan bahkan seolah-olah kabupaten tidak sangup menyelesaikan konflik ini.
Yang lebih parah, ujarnya,  selain hari Senin dan Kamis, kami tidak bisa melewati jalan yang di gunakan oleh perusahaan, yang mana jalan tersebut adalah jalan menuju ladang kami, kalaupun melewati jalan yang mereka portal harus mendapatkan berupa karcis dari pihak perusahaan.  "Jadi kami mersakan tidak lagi berada di kampung sendiri," imbuhnya.
 
Sedangkan Bapak Roza ketua basis SPI Muaro Kiawai menyatakan hal serupa. "Namun tambahan beliau yang kami rasakan saat ini adalah adanya penmgikranan dan pengaburan atas tafsir perjanjian yang di buat antara ninik mamak kami dengan pihak investor sehingga kami yang buta hukum tidak tau apa dan bagaimana memaknai pasal demi pasal perjanjian itu.
 
Menurt Rustam, kedatangan mereka disambut baik  Ketua Komnas HAM  Perwakilan Sumbar Bapak Sultanul Arifin, menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus lama yang memang belum ada titik terang penyelesaian dan bahkan pernah bergejolak pada tahun 2000. 
"Komnas HAM Perwakilan Sumbar akan berbuat sebaik dan semaksimal mungkin agar konflik ini bisa secepatnya selesai," jelasnya. (dnl).

Reporter : dn /  Editor : DNJ


Tags
Feature
Ikuti kami di