Harian Haluan

Harianhaluan.com

Home »

pemda

Disorot DPRD Sumbar, Lambannya BKK Daerah Penyebab Silpa Terbesar

Disorot DPRD Sumbar,  Lambannya BKK Daerah Penyebab Silpa Terbesar
Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Mochklasin. (dok.antaranews) 

PADANG,HARIANHALUAN.COM-Dari evaluasi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) merupakan salah satu penyumbang sisa alokasi penggunaan anggaran (Silpa) terbesar pada komposisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018. Hal ini disebabkan karena tidak terealisasikannya BKK kabupaten/kota tahun 2018 secara optimal.

 

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Mochklasin, mengatakan, dari hasil evaluasi DPRD Sumbar terdapat Silpa pada tahun 2018 sebesar Rp501 miliar. Dimana 85 persennya berasal dari BKK yang tidak terserap secara optimal.

 


“Bagaimana pun anggaran tersebut harus digunakan pada tahun 2019 dan dimasukan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P)," ujarnya kepada media Jumat (2/8) di Padang.

 

Dilanjutkannya, dari Rp501 Silpa pada APBD 2018, 85 persennya karena tidak terealisasinya BKK, namun hal tersebut tidak masalah jika dialokasikan terhadap program yang menyentuh langsung terhadap masyarakat.

 

Penerimaan daerah dari Silpa tahun 2018, katanya, harus digunakan untuk sejumlah program dan kegiatan untuk menunjang recana program jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga pemerataan pembangunan lebih optimal. Saat ini DPRD terus mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menyelesaikan peraturan gubernur (Pergub) untuk mekanisme realisasi pendanaan tersebut.

 

"Ini perlu dituntaskan secepatnya, mengingat BKK cukup strategis untuk proses pemerataan pembangunan di kabupaten/kota. Pada tahun 2018, BKK belum tertampung sehingga pelaksanaan kegiatan ada yang belum terbayarkan,” katanya.

 

Dari rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) yang disahkan, Silpa Rp501 miliar akan menjadi muatan krusial dalam komposisi APBD-P 2019.

 

Pada KUPA-PPAS APBD-P 2019 Pendapatan daerah provinsi diproyeksikan turun sekitar Rp168,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal tahun 2019. Penurunan diproyeksikan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan dari lain – lain pendapatan yang sah.

 

Pendapatan Daerah dalam APBD tahun 2019 sekitar RpRp6,73 triliun, diproyeksikan turun sekitar Rp168,5 miliar menjadi Rp6,56 triliun. Penurunan terjadi pada penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp160,5 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah sekitar Rp8 miliar. (h/len)

Reporter : LENI /  Editor : DNJ


Ikuti kami di