Harian Haluan

Harianhaluan.com

Revisi Perda Pariwisata, DPRD Sumbar Minta Seluruh OPD Ikut Andil

Revisi Perda Pariwisata, DPRD Sumbar Minta Seluruh OPD Ikut Andil
ilustrasi 

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Komisi V DPRD Sumbar saat ini tengah membahas revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumbar. Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan dengan adanya perubahan Perda ini, hendaknya ke depan setiap Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) turut andil dalam pembangunan pariwisata.

"Seluruh OPD Pemprov wajib memberikan kontribusi untuk sektor ini, jangan diberatkan untuk satu OPD saja yaitu dinas pariwisata," ujar Hidayat, Jumat (23/8).

Pada proses pembahasan, lanjutnya, revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014 merujuk kepada isu strategis sesuai dengan perkembangan daerah yang meliputi pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis mitigasi bencana dan pariwisata berbasis norma agama serta budaya.

"Selama ini pembangunan pariwisata hanya diberatkan kepada satu OPD saja, kedepan mereka mesti memberikan alokasi anggaran untuk penguatan sektor wisata," ujarnya.


Ia menambahkan, muatan krusial yang disuguhkan pada Ranperda, adanya alokasi anggaran untuk memperbaiki akses untuk menuju tempat wisata. Dalam satu Pasal Ranperda ini mengatakan, pengembangan sarana prasarana penunjang termasuk akses transportasi, meningkatkan ketersediaan moda transportasi untuk menuju wilayah destinasi.

Ia menyampaikan, sebelumnya tim pembahas tentang revisi Perda ini juga telah melaksanakan uji publik menghadirkan sejumlah komponen masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga asosiasi pelaku usaha kepariwisataan.

Sementara itu Ketua Iim Pembahas revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014, Aristo Munandar mengatakan untuk membangun pariwisata mesti melibatkan seluruh unsur sehingga mampu meberikan dampak positif terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.

Menurutnya, Pariwisata harus menjadi sektor andalan untuk meraup pemasukan daerah. Namun saat ini ia melihat koordinasi dalam memajukan pariwisata antar kabupaten/kota dan provinsi masih kurang optimal. Hal ini juga diperburuk dengan karekteristik masyarakat yang kurang ramah.

 “Ini akan menjadi kendala tersendiri saat pemerintah melakukan pembangunan pariwisata, kemudian keramah tamahan masyarakat juga mempengaruhi pengembangan,” tutupnya. (h/len)

Reporter : Leni /  Editor : DavidR


Ikuti kami di