Harian Haluan

Harianhaluan.com

Kasus Korupsi Alkes, Penyidik Kepolisian Kembali Geledah RSUD Padang

Kasus Korupsi Alkes, Penyidik Kepolisian Kembali Geledah RSUD Padang
Ilustrasi 

PADANG, HARIANHALUAN.COMPenyidik dari kepolisian kembali menggeledah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasyidin Padang, Jumat (6/9). Sejumlah dokumen disita dari penggeladan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang tahun anggaran tahun 2013 itu.

Proses penggeledahan tersebut disaksikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Rasidin Padang, Herlin Sridiani. Ia mengaku, tidak tahu menahu tentang dugaan korupsi yang tengah didalami oleh pihak kepolisian, karena baru bertugas di rumah sakit tersebut sejak tahun 2016.

 

“Setahu saya tadi, ada sejumlah dokumen arsip yang dibawa polisi. Seperti surat keputusan dan beberapa dokumen lainnya. Namun tentang dugaan kasusnya saya kurang paham karena baru di rumah sakit ini. Saya juga belum pernah dimintai keterangan terkait kasus itu,” kata Herlin kepada sejumlah wartawan usai penggeledahan.

Namun berdasarkan surat keterangan yang dibawa oleh tim dari Polresta Padang, sambung Herlin, memang penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan alkes tahun anggaran 2013 lalu. “Kami hanya mendampingi dan dilihatkan surat itu. Soal pengadaan alkes itu, mungkin di dirut sebelumnya. Setahu saya ada beberapa alkes, tapi saya tidak bisa merincinya,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edriyan Wiguna membenarkan bahwa penggeledahan di rumah sakil plat merah tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes pada 2013 lalu. Ia sendiri menyebutkan sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan lalu terkait kasus tersebut.

"Sebulan lalu sudah ditetapkan lima tersangka. Satu tersangka itu ASN, sementara empat lainnya pihak swasta. Tapi ada kemungkinan tersangkanya bertambah. Kasus ini terkait pengadaan alkes tahun anggaran 2013 dengan alokasi anggaran Rp10 miliar. Dalam proses pengadaan, diduga ada pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 miliar," sebutnya Edriyan.

Meski telah menetapkan lima tersangka, Edriyan mengaku belum bisa menyampaikan identitas kelimanya demi kepentingan penyelidikan. “Pemberkasan akan dilakukan mungkin satu bulan lagi. Tersangka juga belum kami periksa,” sebutnya menutup. (*)

Reporter : Tio /  Editor : DavidR


Ikuti kami di