Harian Haluan

Harianhaluan.com

THL Sijunjung Didaftarkan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

THL Sijunjung Didaftarkan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
KEPALA Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok menyerahkan plakat kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, Adlis usai membuka FGD monioring dan evaluasi kepesertaan non ASN di hotel Bukik Gadang, Rabu (11/9). AZNELDI 

SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah mendaftarkan pegawai non ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari 35 OPD tersebut, sebanyak 25 OPD sudah membayarkan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai non ASN atau THL.Sisanya, 10 OPD belum melunasi.

”Sampai periode 31 Agustus 2019, ada 10 OPD yang belum melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan THL-nya,” kata Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Faisal Marianas dalam Fokus Group Discussion (FGD) monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan non ASN Pemkab Sijunjung di hotel Bukik Gadang Muaro Sijunjung, Rabu (11/9).

Faisal sendiri tidak menyebutkan, nama-nama sepuluh OPD yang belum membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para THL-nya,”Total THL di 10 OPD itu sebanyak 77 orang,” katanya dihadapan pimpinan dan perwakilan OPD.

Menurut Faisal, banyak manfaat yang akan didapat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Diantaranya, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.Jaminan kematian misalnya, jika yang bersangkutan meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan membayar santunan kepada ahli waris sebesar Rp24 juta.

Begitu juga kecelakaan kerja, peserta mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan membayar seluruh biaya pengobatan, ongkos angkut, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan berkala hingga beasiswa untuk anak peserta.

Karena itu, Faisal berharap OPD tersebut segera membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN.”Kami sangat mengharapkan OPD tersebut dapat segera membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan THL-nya,” ucapnya.

Bupati Sijunjung diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Adlis mengapresiasi FGD monitoring dan evaluasi terkait kepesertaan non ASN Pemkab Sijunjung yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok.

“Terima kasih, semoga dengan adanya FGD monitoriing dan evaluasi, hubungan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Sijunjung semakin membaik,” ucapnya.

FGD monitoring dan evaluasi kepesertaan non ASN Pemkab Sijunjung menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sijunjung. (h/azn)

Reporter : Azneldi /  Editor : HSP


Ikuti kami di