Harian Haluan

Harianhaluan.com

Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK

Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK
Aksi unjuk rasa mahasiswa mendesak pembatalan Revisi UU KPK dan menolak sejumlah RUU bermasalah.(dok.CNNI) 

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Sudah menjadi sikap resmi Fraksi PDIP di DPR akan menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," kata anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno melalui telepon, seperti dilaporkan cnnindonesia.com, Selasa (8/10/2019).

Dia menuding sejumlah pihak memprotes revisi UU KPK yang disahkan jadi undang-undang pada 17 September lalu sebenarnya belum membaca isi keseluruhan.

"Sekarang banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya," kata Anggota  fraksi parpol yang menjadi kendaraan politik Jokowi menduduki jabatan presiden ini.


Hendrawan yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan langkah legislative review atau judicial review untuk menjawab polemik UU KPK memang akan memakan waktu. Namun, sambungnya, itu lebih bijak dan baik karena tak ada campur tangan kepentingan politik atau dorongan paksaan kepada presiden.

Dia pun menuding tuntutan penerbitan Perppu KPK adalah hal yang terlalu dipaksakan."Pandangan kami, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," katanya.

Lagi pula, kata dia, soal revisi UU KPK itu sebenarnya tak dilakukan hanya dalam kurun waktu satu atau dua pekan saja. Keinginan untuk merevisi peraturan KPK itu telah terjadi sejak belasan tahun."Pada awalnya sebenarnya sederhana yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai super body, diawasi dengan tata kelola yang sehat (good governance). Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas," dia mengatakan.

Oleh karena itu, sambungnya, lembaga KPK yang sebelumnya menganut sistem satu lapis berganti menjadi dua lapis demi adanya proses check and balances itu."Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal," tuturnya.

Hendrawan juga menyebut, sistem dua lapisan itu terbukti mampu bertahan berabad-abad dalam menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus. Bahkan sistem ini menurut dia telah banyak digunakan di sektor lain, misal di sektor korporasi.

"Sistem two tiers ini terbukti mampu bertahan berabad-abad dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus. Di sektor korporasi bahkan sekarang sistem two tiers yang paling banyak ditemukan," ia menambahkan.

Desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebagai upaya membatalkan UU KPK yang telah disahkan jadi undang-undang itu menjadi salah satu desakan dalam gelombang aksi mahasiswa dan aliansi aktivis di sejumlah wilayah di Indonesia.

Tak hanya itu, puluhan tokoh bangsa yang sempat diundang Jokowi ke istana untuk membicarakan polemik undang-undang di ujung masa bakti DPR periode 2014-2019 pun mengusulkan hal yang sama.*

 Sumber : CNNI-SH /  Editor : DNJ


Ikuti kami di