Harianhaluan.com

Harianhaluan.com

YLBHI: Pengangkatan Wiranto Sebagai Kesalahan Jokowi

YLBHI: Pengangkatan Wiranto Sebagai Kesalahan Jokowi
Wiranto (Antara) 

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,  dinilai  Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)  sebagai kesalahan Presiden Jokowi dalam aspek penegakan hukum dan HAM di masa pemerintahan periode pertama.

Dilansir  tempo.co,  Ketua Bidang YLBHI Muhammad Isnur memaparkan 3 kesalahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam aspek penegakan

hukum dan HAM di masa pemerintahan periode pertama.

Pertama, Isnur mengatakan Jokowi menyakiti hati para keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu dengan mengangkat Wiranto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Baca Juga : Pamit Mencari Ikan, Jasad Pria Tua Ditemukan di Sungai Batang Timpeh
Baca Juga : Bikin Bangga, Guru di NTT Ini Rela Mengajar Keliling Kampung karena Banyak Siswa Tak Punya HP


"Itu satu catatan yang sangat buruk dalam sejarah HAM di indonesia. Bagaimana mungkin dia bisa mengungkap pelanggaran HAM berat di masa lalu kalau menjabat Menkopolhukam?" kata Isnur dalam diskusi bertajuk 'Habis Gelap Terbitlah Kelam' di Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2019.

Padahal, kata Isnur, dalam program Nawacita, Jokowi berjanji bakal menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kedua, Presiden Jokowi memilih H.M. Prasetyo sebagai jaksa agung. Padahal, kata dia, jaksa seharusnya bersifat netral, tak memihak, dan tak  menjadi alat politik. "Tapi diangkat dari orang kalangan partai politik, dari Nasdem," ujarnya.

Ketiga, tak adanya bukti penguatan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Isnur bercerita, dalam salah satu kunjungan JK ke Komnas HAM, JK malah menyebut HAM hanya dimiliki aparat, bukan masyarakat. "Ini menandakan ada sesuatu yang tidak tepat di sana," katanya.

Selain itu, Kejaksaan juga kerap menolak berkas penyelidikan dari Komnas HAM. Padahal, sejumlah berkas dari Komnas HAM itu termasuk pelanggaran HAM berat seperti kasus Aceh, 65, Wamena, Trisakti, Semanggi 1 dan 2.

"Kalau kejaksaan malas tidak mau melakukan penyidikan bisa melimpahkan, memerintahkan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyidikan. Bukan lempar berkas ditolak gitu aja," katanya.

loading...
 Sumber : Tempo /  Editor : DNJ

Ikuti kami di