Harian Haluan

Harianhaluan.com

Terkuak, Ternyata Ini Penyebab Gas 3 Kg Langka di Padang

Terkuak, Ternyata Ini Penyebab Gas 3 Kg Langka di Padang
Sidak gas elpiji di Kota Padang. WINDA 

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 131 tabung gas elpiji tiga kilogram diamankan Dinas Perdagangan Kota Padang, Senin (14/10). Ratusan tabung tersebut diperoleh dari hasil inpeksi mendadak (sidak) disejumlah titik di Kota Padang.

Informasi yang berhasil dihimpun Haluan, sidak tabung gas dilakukan sejak kelangkaan gas melon tersebut. Sidak pertama pada Kamis (10/10) dan telah diamankan tabung gas sebanyak 63 tabung. Kemudian, sidak dilanjutkan Senin (14/10) dan berhasil diamankan juga sebanyak 68 tabung.

Sidak yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama SK4 dan pihak terkait lainnya. Sidak tersebut menyasar pada rumah makan dan oknum pengumpul.

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal melalui Sekretarisnya Jasman pada Haluan, mengatakan, sesuai kesepakatan pada rapat tim bahwa penyaluran gas 3 kg harus sesuai aturan. Dalam aturan gas disalurkan dari Pertamina ke agen lalu dari agen ke pangkalan. Tidak ada aturan dari pangkalan ke pengecer.


"Tidak ada istilah pengecer, ini hanya akal-akalan saja. Pendistribusian terakhir itu di pangkalan untuk dibeli warga dengan HET Rp17.000," terang Jasman.

Jasman mengungkapkan, selama sidak yang telah dilakukan dalam dua hari, banyak ditemui penyalahgunaan penyaluran mulai dari rumah makan, kedai, mini market dan seterusnya. 

"Jadi jumlahnya semua telah kami sita sebanyak 131 tabung dan pelakunya sudah dipanggil untuk dibina dan membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi. Kalau masih kedapatan akan digiring ke ranah hukum," ujar Jasman.

Manager Comm Rel & CSR Pertamina MOR I Roby Hervindo juga menegaskan, sesuai Permen ESDM 26/2009, elpiji tiga kg bersubsidi ditujukan bagi masyarakat miskin (pendapatan maksimal Rp1,5 juta per bulan). Kemudian, untuk UKM (kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, pendapatan setahun maksimal Rp300juta).

"Jika rumah makan tersebut punya pendapatan di atas Rp300 juta setahun, dan/atau kekayaan bersih di atas Rp50 juta, maka ia tidak termasuk UKM. Kami sinergi dengan Pemda dan aparat untuk pengawasan penyaluran elpiji tiga kg subsidi," sebut Roby.

Roby menegaskan, wewenang Pertamina yaitu melaksanakan dan mengawasi penyaluran elpiji hingga tingkat pangkalan. Jika pangkalan melanggar ketentuan, Pertamina akan dikenakan sanksi.

Sementara, dalam sidak yang sudah dan akan terus dilakukan, Kasatpol PP Al Amin menyebutlan, akan siap bersinergi dalam penertiban tersebut. Menurutnya, bagi pihak yang sengaja bermain dalam hal kebutuhan tersebut harus segera ditindak.

"Hasil sidak yang kami peroleh bahwa ditemukan banyak pengumpul gas yang bukan agen maupun pangkalan. Mereka mengumpulkan gas tersebut untuk kepentingan sendiri dengan mempermainkan harga. Mereka harus ingat bahwa efek samping yang akan merasakan ini adalah masyarakat," terang Al amin.

Al Amin mengimbau supaya pengumpul tidak lagi menumpuk gas untuk kepentingan pribadi karena itu sangat menyalahi aturan. (h/win)

Reporter : Rahma Winda /  Editor : HSP


Ikuti kami di