Harian Haluan

Harianhaluan.com

UU KPK yang Baru Mulai Diberlakukan, Inilah Perubahan yang Terjadi

UU KPK yang Baru Mulai Diberlakukan, Inilah Perubahan yang Terjadi
Aksi Unjuk Rasa tolak Revisi UU KPK. (dok.RRI) 

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Mulai Kamis  ini (17/10/2019),   Undang-Undang KPK yang baru mulai diberlakukan. UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu bakal menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Dengan berlakunya UU KPK yang baru, sejumlah perubahan akan terjadi pada  lembaga antirasuah ini. Berikut 6 Ponin Perubahan:

1. KPK jadi lembaga Rumpun Eksekutif

Hal ini diatur dalam Pasal 3. Dalam versi lama, KPK disebut sebagai 'lembaga negara' saja. Namun dalam UU KPK yang baru, KPK disebut sebagai 'lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif'.
Pegawai KPK nantinya juga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS. Mereka harus taat para peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
 Sebelumnya, pegawai KPK bukanlah PNS melainkan diangkat karena keahliannya.


2. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik-penuntut umum

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 alias UU KPK yang lama, para pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Namun dalam UU KPK yang baru, para pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Ini diatur dalam Pasal 21. Dalam Pasal 21 UU KPK yang lama, ada 6 ayat. Dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, ada 4 ayat. Hal yang tak ada dalam UU KPK yang baru adalah ayat 4 yang menjelaskan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

3. Penyelidik dan penyidik harus sehat jasmani

Dalam UU KPK yang baru, penyelidik dan penyidik harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Pada UU KPK yang lama, syarat itu tidak ada. Selain itu, penyidik dan penyelidik harus sarjana dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan/penyidikan

4.Korupsi yang meresahkan masyarakat tak jadi syarat

Di UU KPK yang lama, 'korupsi yang meresahkan masyarakat' menjadi salah satu syarat korupsi yang bisa ditangani KPK. Namun dalam UU KPK yang baru,seperti  Pasal 11, syarat semacam itu tidak ada lagi. 

5. KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan

Selama ini, KPK tidak bisa menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). Namun dalam UU KPK yang baru, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. 
Namun SP3 harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentikan penyidikan dan penuntutan.

6. Dibentuk Dewan Pengawas

Dewan pengawas belum terbentuk. Selama dewan pengawas belum terbentuk, KPK masih menggunakan aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002. (*)
 

 Sumber : Detik.com /  Editor : DODI NJ


Ikuti kami di