Harianhaluan.com | Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harianhaluan.com

Kekang Mahasiswa Demonstrasi, YLBHI: Ada Aroma Orba Sekarang !

Kekang Mahasiswa Demonstrasi, YLBHI: Ada Aroma Orba Sekarang !
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se Indonesoa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki) 

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)  memantau saat gelombang aksi #ReformasiDikorupsi yang masif dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia, ada pengekangan mahasiswa. Modusnya beragam mulai dari imbauan pelarangan, ancaman akan dikeluarkan dari kampus atau sekolah hingga pelaksanaan ujian secara mendadak yang bersamaan dengan tanggal aksi.

Posisi institusi pendidikan berada di peringkat kedua setelah kepolisian. YLBHI mencatat 67 kasus melibatkan polisi sebagai pelanggar, sementara dari institusi pendidikan: delapan kasus melibatkan universitas, dan empat kasus lainnya melibatkan sekolah.

Ketua YLBHI Asfinawati menyebut kondisi tersebut menunjukkan kegentingan dunia pendidikan.

"Tidak heran banyak intoleransi, konservatisme sebab dunia pendidikan tidak membebaskan orang berpikir. Akibatnya mudah dimasuki pikiran-pikiran konservatif, termasuk konservatisme agama," jelas Asfinawati ,Rabu (30/10).

Baca Juga : Kelompok Ternak Insan di Agam Akan Sulap Nagari Sungai Batang Jadi Kampung Kambing
Baca Juga : Tiba di Indonesia, TKI Ety Toyyib Tegaskan Tak Dendam Dituduh Pernah Membunuh


Asfinawati mengungkapkan kondisi hampir mirip pernah ditemui ketika reformasi mulai mengemuka. Hanya saja, situasi pengekangan aksi unjuk rasa dilakukan tidak terstruktur.

"Yang terstruktur seperti ini mengingatkan kita akan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) zaman Orba," kata Asfinawati.

Kebijakan yang disebut Asfin itu ada saat kepresidenan Soeharto. Kebijakan yang dicetuskan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef ini bertujuan memfokuskan mahasiswa pada tugas belajar, bukan bermain politik.

Asfinawati pun lantas menyinggung langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat itu, Mohammad Nasir untuk meredam demonstrasi. Perintah ini kemudian diterjemahkan Nasir dengan meminta para pemimpin kampus untuk mencegah mahasiswa turun ke jalan.

"Ini juga tanda makin gawat karena ada perintah dari Menristekdikti," tutur Asfin.

Terpisah, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Johanes Eka Priyatma mengelak. Ia menganggap ada perbedaan cara pandang memaknai kebebasan berpendapat.

Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat harus disertai metodologi dan data ilmiah. Sementara demonstrasi tak demikian, sehingga Johanes menganggap langkah ini justru bertentangan dengan nilai di pendidikan tinggi.

Demonstrasi menurut dia hanya akan mengaburkan kebenaran. (*)

 Sumber : CNNI /  Editor : Dodi
Ikuti kami di