Harian Haluan

Harianhaluan.com

DPRD Padang Minta Pemko Evaluasi Kinerja ASN

DPRD Padang Minta Pemko Evaluasi Kinerja ASN
Ilustrasi 

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Memasuki akhir tahun, DPRD Kota Padang mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyelesaikan program kerja.

Baik pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik. ”Tentunya perlu koordinasi dan pengaturan yang baik, menyikapi percepatan penyelesaian program dan kegiatan serta bersinergi dengan kegiatan Pemerintah Pusat,” kata Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim, Jumat (8/11).

Yakni terkait, agar aset dikelola dengan baik dan profesional, perubahan kebersihan dan ketertiban kota.

Ia juga menambahkan, perlunya kembali dievaluasi ketertinggalan yang belum tercapai. Sehingga nantinya bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini. Ia berharap, agar akhir tahun ini dijadikan sebagai momentum evaluasi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Evaluasi perlu dilakukan,  agar tahun mendatang menjadi pribadi yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Anggota DPRD Kota Padang Nila Kartika mengatakan,  program evaluasi  perlu digelar akhir tahun ini. 
Ia menekankan, pentingnya layanan publik oleh ASN sehingga performa pemerintah dalam bidang itu membawa dampak positif bagi masyarakat.

Dalam mencapai layanan publik dengan derajat prima, ASN perlu diberdayakan sesuai dengan tugas yang diembannya. Namun, tidak saja melayani, namun para ASN juga harus diperhatikan perihal jabatan, gaji dan tunjangan melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (Anjab). 

"ASN tugasnya melayani masyarakat. Tapi mereka juga harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," katanya

Karena itu, ABK dan Anjab bisa juga dijadikan patokan dalam membentuk sinergitas dalam organisasi pemerintah. "Ke depan dengan adanya evaluasi ini, ASN harus berbasis kerja dan berbasis kompetensi sehingga roda organisasi bisa berjalan dengan baik dan harapannya bisa memberikan layanan publik secara prima," ujarnya.
Pasalnya, hal tersebut yang dapat menentukan kerja dan kinerja dari PNS. 

"Pemerintah daerah dapat menempatkan posisi ASN sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya," tambahnya. (h/ade)

Reporter : Ade Budi Kurniati /  Editor : Heldi


Ikuti kami di