Harian Haluan

Harianhaluan.com

Bawaslu Pessel Ingatkan Petahana, Setelah 8 Januari Tidak Boleh Ada Mutasi Pejabat

Bawaslu Pessel Ingatkan Petahana, Setelah 8 Januari Tidak Boleh Ada Mutasi Pejabat
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Erman Wadison rangkul masyarakat awasi Pilkada 2020. Ist 

PESSEL,HARIANHALUAN.COM-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, mewanti-wanti kepala daerah setempat untuk tidak melakukan mutasi jabatan pejabat atau ASN di daerah setempat enam bulan jelang penetapan pasangan calon.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Erman Wadison mengungkapkan, aturan tersebut tidak hanya berlaku jelang penetapan pasangan calon. Tapi, juga berlaku hingga masa jabatan petahana berakhir.

"Hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa sahnya petahana dilarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon dan sampai akhir masa jabatan," ungkapnya saat dikonfirmasi harianhaluan.com, Senin (6/1/2020).

"Boleh melakukan mutasi, kecuali ada persetujuan terulis dari menteri," terangnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, jika petahana melanggar aturan maka akan berlaku sanksi pembatalan dari KPU. Bahkan dipidana sesuai dengan aturan yang ditentukan.

"Sanksi pidananya bisa paling enam bulan penjara dengan denda paling banyak Rp.6 juta," jelasnya.

Jadi dengan adanya ketentuan tersebut, pihaknya mengimbau agar petahana bisa memperhatikan setiap aturan. Karena jika melanggar, bisa merugikan petahana sendiri saat mencalon.

"Jadi harapan kita, ini harus betul-betul diperhatikan. Setelah 8 Januari tidak ada lagi mutasi jabatan. Karena jika dilakukan juga bisa berdampak fatal," tutupnya (h/Ef)

Reporter : EFRIZAL /  Editor : DODI NJ


Ikuti kami di