Harian Haluan

Harianhaluan.com

Interpelasi Bupati Ali Mukhni! 26 Anggota dari 7 Fraksi Ajukan Haknya

Interpelasi Bupati Ali Mukhni!  26 Anggota dari 7 Fraksi  Ajukan Haknya
Anggota DPRD Padang Pariaman ketika mengajukan hak interpelasi. (foto YUHENDRA-Harianhaluan.Com) 

PADANGPARIAMAN,HARIANHALUAN.COM-Sebanyak 26 orang Anggota DPRD Padang Pariaman yang berasal dari 7 Fraksi mengajukan hak interpelasi. Pasalnya, ada beberapa pesoalan yang perlu dijelaskan oleh Bupati Padang Pariaman.

Tujuh fraksi yang mengajukan hak interpelasi itu adalah Gerindra, PKS, PPP, PKB, Nasdem, Golkar dan Demokrat. Dasarnya itu adalah ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman tanpa ada persetujuan dari DPRD.

"Ada sejumlah persoalan, yang pertama itu adalah tentang permasalahan APBD tahun 2020, dimana pada paripurna DPRD Padang Pariaman pada tangga 26 November 2019 telah ditetapkan APBD tidak ada lagi defisit. Namuan saat pengajuan ditolak oleh Gubernur, biasanya kalau tidak ada defisit maka pengajuan itu akan diterima, jadi ini menjadi tanda tanya bagi kami," kata Inisiator Hak Interpelasi, Hamardian dari Fraksi Gerindra, Senin (20/1) saat di temuai di DPRD Padang Pariaman.

Kedua, kata Hamardani, tentang pengerjaan Tarok City yang dilakukan oleh Pemerintahaan kabupaten Padang Pariaman, hingga saat ini. Jangankan membahas masalah Tarok City, membahas penamaan saja tidak pernah ada di DPRD Padang Pariaman.

"Sampai saat ini kami di DPRD tidak pernah menerima satu surat pun tentang Tatok City ini, baik itu perizinan dan sabagainya. Baik itu aturan mainya, bagaimana perizinannya dan sebagainya, itu tidak pernah kita terima. Kita di DPRD tidak perna menamakan itu Tarok City, karena untuk menetapkan nama itu harus ada perdanya, serta ada RTRWnya kawasan itu. Dan APBD Padang Pariaman dipakai untuk membuat jalan ke Tarok City, jadi apa yang menjadi dasarnya," katanya.

Selanjutnya, kata Hamardian tentang perencanaan pembangunan pelabuhan di Tiram, perencanaan awalnya itu pada tahun 2013. Bahkan untuk materialnya sudah ada di lokasi itu, namun saat ini meterial itu diangkat lagi. Tentu menjadi tanda tanya bagi pihak DPRD dan masyarakat.
"Padahal pembangunan itu sudah ada amdal dan selagamacamnya, juha sudah ada tiang-tiang besi untuk pembangunan pelabuhan tersebut. Namun diangkut lagi, ini ada apa, masyarakat mempertanyakan hal itu," katanya.

Selain itu, DPRD Padang Pariaman juga mempertanyakan tentang ketidak hadiran Bupati Padang Pariaman saat sidang paripurna di DPRD, tentu ini akan menghambat jika ada persoalan-persoalan yang harus dijelaskan langsung oleh Bupati, sementara beliau jarang hadir saat sidang.

Begitu juga dengan permasalahan pembangunan jalan tol di Padang Pariaman, dimana proyek nasional itu tidak penah diberitahukan ke DPRD, sehingga saat ini proyek tersebut terhambat karena harga tanah yang tidak sesuai menurut masyarakat.
"Jika proyek nasionel ini terkendala pelaksanaanya tentu yang akan jelek nama Padang Pariaman juga  di tingkat nasional, karena proyek nasionalnya tidak bisa terlaksana," ujarnya.

Interpelasi selanjutnya yaitu tentang pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman yang semula ABPB Padang Pariaman hanya diperuntukan untuk peletakan batu pertama, dan pembangunanya akan ada dana daru luar atau bantuan dari pihak lain, tapi kini justru membebani APBD Padang Pariaman. 
"Bukanya kami tidak setuju pemkab Padang Pariaman membangun masjid, tetapi yang menjadi pertanyaan kami itu tentang pengunaan APBD itu tidak sesuai dengan perencanaan awal," ujarnya.

Ia sangat menyangkan APBD Padang Pariaman banyak ditersedot dengan proyek-proyek besar yang dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman. Padahal jika dilihat di Nagari-nagari di Padang Pariaman masih banyak fasilitas yang harus dibenahi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Padang Pariaman.

Sementara, Fraksi Golkar Syahrul Dt. Lung mengatakan upaya pengajuan hak interpelasi oleh DPRD Padang Pariaman adalah langkah yang sangat tepat dilakukan oleh DPRD Padang Pariaman. Karena jelas tentang APBD 2020 yang telah disepakati oleh TAPD dan DPRD Padang Pariaman tidak itu yang diajukan oleh eksekutif ke Gubernur Sumbar.
"Jadi kami berharap kembalikan pada tupoksinya masing-masing, ABPD itu jelas ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui, mulai dari pembahasan, padangan fraksi-fraksi hingga ditetapkan dan diajukan ke gubernur, untuk kembalikan lagi seperti semula," kata Politisi Golkar itu.

Jika itu tidak dilakukan, Berarti Bupati Padang Pariaman mengangkangi perundang-undangan yang berlaku. Karena APBD itu adalah kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Namun kenyataanya yang diajukan oleh Bupati itu bukan APBD yang ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD itu.
"Jika tidak dilaksanakan maka jatuhnya ke Pidana," pungkasnya.(h/hen).

Reporter : YIUHENDRA /  Editor : Dodi


Ikuti kami di