Harian Haluan

Harianhaluan.com

Jadi Tersangka KPK, Pengusaha Sumbar Suryadi Halim Sebelumnya Sudah 'Langganan' dengan Lembaga Antirasuah

Jadi Tersangka KPK, Pengusaha Sumbar Suryadi Halim Sebelumnya Sudah 'Langganan' dengan Lembaga Antirasuah
Ilustrasi 

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Suryadi Halim alias Tando, pengusaha besar di Sumbar, sepertinya sudah menjadi 'langganan' berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Bengkalis, Riau, bersama 9 orang lainnya, Komisaris Utama PT Rimbo Peraduan ini pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pemulusan rencana pengalokasian proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat dalam APBN-P 2016.

Pada kasus tersebut, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Suprapto dihukum 2 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Suprapto terbukti memberikan duit Rp500 juta kepada eks anggota DPR RI Putu Sudiartana. Uang itu berasal dari sumbangan para pengusaha, yaitu Yogan Askan Rp125 juta, Suryadi Halim Rp250 juta, Johandri Rp75 juta, dan Hamnasari Hamid Rp50 juta.

Di awal tahun 2020 ini Suryadi Halim alias Tando kembali berurusan dengan KPK. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Bengkalis, Riau. Ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus.

Kesepuluh tersangka tersebut adalah:

-M Nasir selaku mantan Kadis PU Bengkalis (sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka).
-Handoko selaku kontraktor.
-Melia Boentaran selaku kontraktor.
-Tirtha Ardhi Kazmi selaku pejabat pembuat komitmen.
-I Ketut Surbawa selaku kontraktor.
-Petrus Edy Susanto selaku kontraktor.
-Didiet Hadianto selaku kontraktor.
-Firjan Taufa selaku kontraktor.
-Viktor Sitorus selaku kontraktor.
-Suryadi Halim alias Tando selaku kontraktor.

Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020), mengatakan, kesepuluh orang itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi di empat dari total paket proyek pembangunan jalan di Bengkalis, Riau. Keempat proyek tersebut adalah peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, dan pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

"Berdasarkan hasil penghitungan sementara terhadap keempat proyek tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang-lebih sebesar total Rp 475 milyar," ucapnya.

Para tersangka dikenai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka, yakni Bupati Bengkalis Amril Mukminin, M Nasir, Direktur PT Mitra Bungo Abadi Makmur alias Aan, dan Hobby Siregar.

M Nasir bersama Hobby Siregar dan Makmur ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis. Sedangkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Amril diduga menerima suap Rp 5,6 miliar.

Proyek jalan itu terdiri atas enam paket pekerjaan pada 2012 dengan total anggaran Rp 537,33 miliar. Amril diduga sempat menerima Rp 2,5 miliar untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning multiyears tahun 2017-2019.(*) 
 

Reporter : tim /  Editor : NOVA
Ikuti kami di