Harian Haluan

Harianhaluan.com

Home »

Soal Kenaikan Iuran BPJS, Wagub Sumbar Usulkan Hapus Tunggakan Peserta Kelas III Mandiri

Soal Kenaikan Iuran BPJS, Wagub Sumbar Usulkan Hapus Tunggakan Peserta Kelas III Mandiri
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Ist 

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan persoalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu segera diantisipasi dengan komitmen ketersediaan anggaran pada APBD provinsi dan kabupaten kota. Apabila tidak terpenuhi, akan terjadi pengurangan setengah dari peserta PBI APBD saat ini.

"Untuk kepesertaan mandiri kelas II dan III, mengantisipasi terjadinya tunggakan dan ketidakmampuan bayar iuran, data dilakukan dengan dengan turun kelas," ujar Nasrul Abit, kemarin.

Untuk sharing PBI APBD Provinsi  Sumbar dan APBD Kabupaten Kota dalam program Jaminan Kesehatsn Tuah Sakato tahun 2020, dibutuhkan anggaran sebesar Rp308.215.698.600, untuk 645.358 jiwa. Dengan rincian Rp71.126.697.600 dari provinsi dan Rp237.088.992.000 dari kabupaten kota.

"Kita mengusulkan penghapusan tunggakan peserta kelas III mandiri, dengan jumlah peserta menunggak di Sumbar sebanyak 406.305 jiwa. Masyarakat miskin tidak mampu bayar sebaiknya tidak ditambah bebannya," jelas Ketua Dewan Penasehat Gerindra Sumbar itu.

Untuk verifikasi kemampuan masyarakat, Nasrul Abit memperbaiki data kepesertaan BPJS melalui verifikasi dan validasi dan meminta BPJS agar segera membayar tunggakan klaim tertunda  kepada rumah sakit pemerintah dan swasta.

Untuk mengantisipasi kecurangan (froud) yang bisa dilakukan oleh peserta, BPJS Kesehatan, dokter dan rumah sakit, perlu mengoptimalisasi fungsi dari tim anti froud yang dibentuk. Selain itu, juga perlu dilakukan perbaikan sistem rujukan, dengan mengatur jenjang rujukan sesuai dengan ketersediaan fasilitas rumah sakit, tenaga pelayanan serta severity level penyakit. 

"Upaya mengurangi rujukan serta penanganan 155 diagnosa penyakit di FKTP juga perlu didukung dengan peningkatan sarana, fasilitas pemenuhan tenaga serta memperkuat system rujukan horizontal antar faskes," terang Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga merekomendasikan penerapan KBK (kapitasi berbasis komitmen) berdampak kepada pembenahan kualitas FKTP pada dimensi input, bukan pada dimensi proses dan out put. Pelaksanaan KBK ini diharapkan dapat meredam angka rujukan.

Sejumlah rekomendasi yang disampaikan Nasrul Abit tersebut, berdasarkan permasalahan JKN Sumbar yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Hingga 22 November 2019, jumlah penduduk di Sumbar yang terdaftar JKN mencapai 4.457.138 jiwa (80,67 persen). Sedangkan yang belum terjamin, sebanyak 1.062.096 jiwa (19,33 persen).

Alokasi dana kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) tahun 2019, untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh kabupaten kota, mencapai 641.730 jiwa. Untuk masyarakat penghuni panti dengan jumlah 505 jiwa.

Sedangkan pendanaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu (16 kabupaten kota), sharing provinsi sebesar 20 persen, yakni Rp29.015.162.400, kabupaten kota sebesar 80 persen, yakni Rp116.060.649.600. Penghuni panti Rp139.380.000, kabupaten terpencil (tiga kabupaten), sharing provinsi, Rp9.612.500.400 (30 persen) dan kabupaten kota Rp32. 041.668.000. Total APBD sharing Provinsi tambah kabupaten kota sebesar Rp186.869.360.400. (*)

 Editor : Milna
Ikuti kami di