Harianhaluan.com

Harianhaluan.com

Ini Biang Kerok Jumlah Tenaga Honorer 'Bengkak'

Ini Biang Kerok Jumlah Tenaga Honorer 'Bengkak'
Ilustrasi 

JAKARTA, HARIANHLUAN.COM - Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sepakat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapus tenaga honorer dari seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Kesepakatan itu sebagai mandat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam beleid itu juga disebutkan bahwa ASN adalah pegawai negeri sipil (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di luar dua status itu seperti tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap akan dihapus. Apalagi pemerintah juga sudah menerbitkan aturan larangan rekrut tenaga honorer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8.

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono mengungkapkan penyebab banyak tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan aturan larangan yang sudah terbit.

"Sebenarnya larangan ini yang tidak dipatuhi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah," kata Paryono saat dihubungi detikcom, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga : Pasien Covid-19 Alami Perubahan Warna Kulit? Hati-hati Akibatnya Bisa Fatal
Baca Juga : Terbaring Lemah di Rumah Sakit, Begini Kondisi Cita Citata


Banyakanya PPK yang melanggar, kata Paryono dikarenakan pemerintah pusat dan daerah suka berasumsi kekurangan sumber daya manusia (SDM). Padahal, pemerintah sendiri sudah mengangkat tenaga honorer sejak 2005, namun hal tersebut belum bisa mengakomodasi seluruh tenaga honorer. Hingga saat ini sisa jumlah tenaga honorer yang ada di pusat dan daerah mencapai 300 ribuan orang.

"Ke depan pengangkatan honorer ini dilarang dan sudah lama dilarang, satu dengan keluarnya manajemen PPPK itu juga ada larangan non PNS dan non PPPK," jelasnya.(*)

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA

Ikuti kami di