Harian Haluan

Harianhaluan.com

Tertibkan Pelanggan Nakal, Perumda Air Minum Padang Jalin Kerjasama dengan Kejari

Tertibkan Pelanggan Nakal, Perumda Air Minum Padang Jalin Kerjasama dengan Kejari
Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal bersama Kepala Kejari Kota Padang, Ranu Subroto saat melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ruang Rapat Lantai II Perumda Air Minum Padang, Selasa (24/3/2020). Foto/Milna 

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Padang melakukan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

MoU dilakukan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal bersama Kepala Kejari Kota Padang, Ranu Subroto di Ruang Rapat Lantai II Perumda Air Minum Padang, Selasa (24/3/2020).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ruang Rapat Lantai II Perumda Air Minum Padang, Selasa (24/3/2020). 

 

Hendra Pebrizal menceritakan, bahwa PDAM berubah status jadi Perumda per tanggal 20 Januari 2020, dan dikukuhkan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah pada 9 Maret 2020. Perubahan ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020.

Perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perumda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Foto bersama usai penandatanganan MoU.

 

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pak Kejari beserta jajaran atas kehadiran dalam memperkuat kerjasama dibidang bantuan hukum, pertimbangan hukum, perdata serta tata usaha," kata Hendra Pebrizal.

Adanya kerjasama ini, Hendra Pebrizal berharap sinergisitas antara Perumda Air Minum dengan Kejari terkait beberapa hal yang dilakukan dalam penandatangan tersebut bisa berjalan mulus. Salah satunya, mengenai sejumlah pelanggan nakal.

"Kita ingin mencoba memberikan efek jera kepada pelanggan Perumda Air Minum yang nakal. Seperti contoh setelah mereka menunggak dan diputus oleh Perumda, pelanggan ini memilih untuk mencuri air," ujar Hendra Pebrizal.

Kendati demikian, Hendra Pebrizal mengaku, pihaknya belum pernah menjalankan sanksi hukum hingga saat ini. Namun, pada sejumlah perusahaan daerah yang lainnya telah membawa kasus pelanggaran tersebut sampai ke pidana.



"Sehingga hal ini bisa membuat pelanggan menjadi trauma apabila dari Perumda juga melaksanakan itu," kata Hendra Pebrizal.

Oleh karena itu, Hendra Pebrizal berharap bisa terbantu dengan adanya kerjasama bersama Kejari tersebut. Termasuk dalam hal pengawasan dan tindakan-tindakan penguasaan aset Perumda Air Minum. Karena, ada beberapa aset yang secara hukum telah dikuasai oleh Perumda.

Sementara itu, Ranu Subroto menjelaskan, bahwa didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan mempunyai tugas pokok sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Jika Kejari sudah mendapat tugas dari instansi, kata Ranu Subroto, status sebagai Jaksa Penuntun Umum gugur. Dalam arti, apabila dalam lembaga atau instansi tersebut sudah menguasakan kepada Kejari namun ada hal yang kurang tepat maka akan menjadi tugasnya dalam meluruskan permasalahan itu.

"Dengan SKK tersebut bisa memperbaiki administrasi yang diperlukan guna mengambil alih aset yang dikuasai oleh pihak ketiga," ujar Rabu Subroto.

Saat Perumda Air Minum mempercayakan bantuan hukum kepada Kejari, Ranu Subroto berjanji akan bekerja dengan teliti. Karena dalam hal bertindak setelah menerima SKK, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terkait persyaratan formil dan materil.

Foto bersama

 

"Tujuannya ketika hanya bisa sebatas dilengkapi saja alhamdulillah. Jadi tidak perlu sampai ke pengadilan. Tetapi somasi 1, 2 tidak bisa tentu kita harus tetap melakukan gugatan. Dalam melakukan gugatan jangan sampai kita kalah," tegas Ranu Subroto.

Karena Ranu Subroto menegaskan, atas nama negara dan pemerintah memerlukan alat-alat bukti surat maupun dokumen lain yang mendukung terhadap hal yang ingin diambil alih tersebut. Namun, pihaknya tidak akan mencari tindak pidana korupsinya.

"Walaupun sudah MoU banyak permasalah yang tidak ingin diselesaikan, kita selesaikan dengan kertas merah. Jadi jangan sampai MoU ini hanya formalitas, karena kita siap mendampingi Perumda Air Minum," tukasnya. (*)

Reporter : Milna /  Editor : Milna
Ikuti kami di