Harianhaluan.com | Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harianhaluan.com

Dilaporkan oleh Ketua KPU ke Polda Sumbar, Rita Sumarni: Kita Kerja Sesuai SOP

Dilaporkan oleh Ketua KPU ke Polda Sumbar, Rita Sumarni: Kita Kerja Sesuai SOP
Tangkapan video cekcok Ketua KPU Sumbar dengan petugas posko Covid-19 di perbatasan Padang-Solok. 

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Komandan Pos (Wadanpos) Covid-19. Rita Sumarni menilai apa yang dilakukan di lapangan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penjagaan perbatasan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna antisipasi penyebaran virus Corona.

"Jika kejadian kemaren itu dikasuskan malah lebih bagus, SOP inikan dari pemerintah, silahkan peraturan ini dibawa ke ranah hukum," kata Rita, Jumat (15/5/2020) malam.

Pemeriksaan kembali atas Ketua KPU Sumbar, Amnasmen oleh Wadanpos diakibatkan adanya laporan dari tenaga kesehatan yang bertugas, bahwa sebenarnya Amnasmen sudah dua kali melewati perbatasan Lubuk Paraku, namun pada pemeriksaan pertama dibiarkan lolos.

Pemeriksaan kedua, tenaga kesehatan menanyakan KTP, sontak kemudian Amnasmen menjawab bahwa dia merupakan Ketua KPU Sumbar. "Disini semuanya rata, tidak ada pembeda antara pejabat pemerintahan dengan masyarakat biasa, semua diharapkan patuh dan tunduk terhadap aturan," tambahnya.

Baca Juga : Kabar Baik, PNS Sudah Dibolehkan Dinas ke Luar Kota
Baca Juga : Dari 2.231 Sampel, Sumbar Kembali Laporkan 5 Kasus Positif Covid-19

loading...

Rita menahan KTP tersebut karena diketahui Amnasmen merupakan warga KTP Solok, dimana sesuai aturan tidak boleh memasuki wilayah tertentu yang bukan alamat di KTP. "Kata dia ketua KPU, lalu saya menanyakan surat tugas, kokarde atau identitas lain. Namun tidak ada sama sekali, saya kan disini bekerja ada SOP-nya dan saya mengacu kepada SOP, polisi saja lewat kesini kita periksa tanpa kecuali," katanya.

Rita mengatakan, hanya menanyakan KTP yang bersangkutan, tidak ada maksud untuk menghina, kalau seandainya Ketua KPU kan bisa menunjukkan surat kerja, kokarde, lambang, prosesnya hanya semudah itu. Sebenarnya jika dibicarakan baik-baik semua prosesnya akan cepat tidak akan sampai adu mulut. 

"Kami tidak ada mempersulit di perbatasan Padang Solok ini, namun ketika saya meminta KTP, saya dibilang kurang ajar, siapa kamu," kata Rita sambil menirukan perkataan Amnasmen.
  
Rita menyayangkan sebagai pejabat pemerintah namun melanggar SOP PSBB, seharusnya siapapun dan apapun institusinya, ditengah pandemi semua patuh pada peraturan yang berlaku, aturan ini bagi semua orang tidak hanya masyarakat biasa. Di samping itu, pada perbatasan semua orang bekerja sudah sesuai pada posisinya masing-masing. 

"Yang menghentikan mobil adalah polisi, yang menyuruh turun dari kendaraan satpol pp, yang memeriksa suhu tubuh dari tim kesehatan, intinya kita semua saling berkaitan dan saya sebagai pengawas. Seharusnya pejabat pemerintah sudah mengerti lah, dan kita sama-sama bekerja," katanya.

Sebenarnya kejadian yang sama sering terulang tidak hanya satu atau dua kali, namun kebanyakan dari mereka yang sudah memperlihatkan identitas tidak ada yang membantah, bahkan bupati solok ketika lewat Lubuk Paraku, mau mengikuti SOP yang ada, tidak ada membentak petugas.

Beberapa tim yang tergabung di lapangan tersebut, di antaranya pihak Kepolisian, Polisi Militer enam orang, TNI, Dishub enam orang, BPBD delapan orang, Tagana, Rumah Zakat, Pom sebanyak tiga orang. "Jdi tidak bisa disalahkan perorangan karena kita bekerja tim sebanyak 64 orang, kalau mau dikasuskan silahkan kasuskan posko dan SOP, jangan dibawa nama pribadi,"tutup Rita. (*)

Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Agoes Embun
Tags
Corona
Ikuti kami di