Ditjen Dukcapil Kemendagri Jadi 'Mystery Guest' ke Kelurahan di Jakarta, Temukan Pelanggaran Ini

Rahma Nurjana
- Selasa, 7 September 2021 | 07:47 WIB
Ilustrasi dokumen kependudukan. (Foto:Pixabay)
Ilustrasi dokumen kependudukan. (Foto:Pixabay)

HARIANHALUAN.COM - Sejumlah kantor kelurahan di Jakarta mendapat kunjungan 'mystery guest' dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri. Apa yang mereka temukan?

Tim 'mystery guest' ini menyamar jadi warga biasa untuk melihat kondisi nyata pelayanan Adminduk di lapangan.

"Ternyata masih banyak juga Disdukcapil yang menambah-nambah segudang syarat mengurus dokumen kependudukan. Nah, saya sebagai penanggung jawab akhir pelayanan Adminduk ingin mengobservasi langsung atau menerjunkan tim yang menanggalkan identitas mereka menyamar sebagai pemohon untuk melihat kondisi nyata pelayanan Adminduk di lapangan," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Senin 6 September 2021.

Dalam menjalankan misinya, satu tim penyamar dari Dukcapil ini terdiri dari tiga orang dengan pembagian tugas dua orang datang terlebih dahulu menyamar sebagai masyarakat yang menanyakan syarat-syarat untuk mengurus dokumen kependudukan, contohnya akta kelahiran, akta kematian, lapor kepindahan ke DKI Jakarta.

Selanjutnya, Ketua Tim menemui Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Dukcapil di kelurahan setempat, menjelaskan bahwa mereka adalah staf dari Ditjen Dukcapil yang melakukan tugas penyamaran.

Dari temuan di lapangan rupanya masih ada pelayanan Adminduk yang tidak sesuai dengan aturan seperti terjadi di Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Setu, Jakarta Timur.

"Selain masih banyak sekali syarat tambahan, Tim Dukcapil Menyamar melaporkan masih terdapat penambahan persyaratan yang tidak sesuai regulasi. Persyaratan berbeda-beda antar kelurahan," tuturnya, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com dengan judul Ditjen Dukcapil Kemendagri Menyamar ke Kelurahan di Jakarta, Temui Pelanggaran yang Sulitkan Warga.

Dua kelurahan itu menambahkan persyaratan Adminduk, salah satunya akta kematian. Tambahan persyaratan bervariasi dari 18 hingga 23 jenis dokumen.

Hal ini tentu akan mempersulit masyarakat dalam mengurus akta-akta penting dan memicu potensi keengganan mereka membuat dokumen kependudukan.

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

Airlangga Tegaskan KIB Belum Bahas Capres 2024

Selasa, 5 Juli 2022 | 15:34 WIB

Airlangga: KIB Dibentuk untuk Pemilu Presiden

Selasa, 5 Juli 2022 | 15:29 WIB
X