Erick Thohir Diminta Segera Selesaikan Konflik Lahan Perkebunan yang Melibatkan PTPN V dengan 997 Petani

Rahma Nurjana
- Jumat, 10 September 2021 | 09:33 WIB
isna Riantina dan Erik Sepria (Pengacara Publik Keadilan Agraria - Setara Institute) bersama tim Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri melakukan penyidikan  dan pengumpulan data terhadap lahan masyarakat yang dikuasai korporasi/perusahaan secara melawan hukum di Riau.
isna Riantina dan Erik Sepria (Pengacara Publik Keadilan Agraria - Setara Institute) bersama tim Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri melakukan penyidikan  dan pengumpulan data terhadap lahan masyarakat yang dikuasai korporasi/perusahaan secara melawan hukum di Riau.

HARIANHALUAN.COM - Laporan atas dugaan penyerobotan tanah kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilakukan oleh 997 petani yang terhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dan Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, akan menjadi pembuka kotak pandora buruk rupa tata kelola PTPN V, yang sebelumnya tidak pernah terusik, khususnya kemitraan yang tidak setara antara PTPN V dengan petani-petani plasma di Kampar, Riau
 
Upaya 997 petani memperjuangkan haknya yang meminta pertanggung jawaban PTPN V dalam pembangunan kebun gagal dan beralihnya kepemilikan lahan petani, telah meningkatkan ancaman kepada para pengurus Kopsa M, pekerja kebun dan petani.

Apalagi Bareskrim Polri telah menyelesaikan pemeriksaan awal terhadap 37 saksi pada 30 Agustus-3 September 2021. SETARA Institute mengapresiasi langkah Polri yang cepat merespons pelaporan petani.

Serangan PTPN V terhadap petani berupa

(1) tuduhan penggelapan penjualan hasil kebun yang sebenarnya milik petani

(2) menyandera dana lebih dari 3 milyar milik petani atas penjualan buah kepada PTPN V,

(3) mengadudomba petani dengan membentuk kepengurusan koperasi abal-abal,

(4) upaya-upaya pengambilan kantor dan properti koperasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan,

(5) melumpuhkan pengurus Kopsa M periode 2016-2021 yang sah dan legitimate dengan intervensi yang melawan hukum dan menggunakan tangan-tangan alat negara, termasuk (5) menggunakan alat negara memaksa pengesahan pengurus koperasi tandingan yang dibentuk oleh PTPN V.
 

Serangan membabi buta yang dilakukan PTPN V ini telah melengkapi dugaan tata kelola yang tidak akuntabel PTPN V yang bertindak sebagai pendamping koperasi dan petani dengan menggelembungkan hutang petani yang bersumber dari pinjaman Bank Mandiri, yang hingga kini mencapai lebih 150 miliar.

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

Waspada! Gunung Semeru Erupsi Lagi, Durasi 480 Detik

Senin, 6 Desember 2021 | 14:45 WIB
X