Aktivitas Kapal China di Laut Natuna, Mulyanto: Luhut dan Prabowo Jangan Diam Saja

- Rabu, 15 September 2021 | 10:23 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Indonesia harusnya bersikap secara tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Kapal China yang masuk ke perairan Natuna.

"Pemerintah jangan diam karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto kepada media ini, Rabu (15/9/2021).

Mulyanto mendesak pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak diam menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh China itu.

Menurutnya, peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.

"Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," tegas anggota Komisi VII DPR itu.

Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai Menhan harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu.

Begitu pula Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang dikenal dekat dengan Pemerintah China, harusnya segera membicarakan masalah ini secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari China.

"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan bagi bangsa Indonesia posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Jadi Pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Tags

Terkini

Tak Ada Level 4, PPKM Wilayah Jawa-Bali Diperpanjang Lagi

Selasa, 21 September 2021 | 03:05 WIB
X