Warga DKI Ingatkan Pejabat untuk Bertanggung Jawab Atas Polusi Udara

Milna Miana
- Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Hal itu ditanggapi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, Presiden Joko Widodo masih menunggu hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat perkara polusi udara.

Presiden bersama sejumlah menteri hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar undang-undang dalam penanganan polusi udara.

"Kami menunggu tinjauan dari KLHK, setelah itu akan membicarakan berbagai poin rekomendasi untuk menentukan langkah selanjutnya sebaiknya seperti apa," kata Faldo.

Faldo mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan argumen-argumen hukum terkait hal ini. Pemerintah berharap, ke depan dapat melakukan langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. "ni jalur hukum, tentu argumen-argumen hukum perlu dipersiapkan, kita bersama tentunya berharap untuk menempuh opsi terbaik," ujar dia.

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) terkait polusi udara. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan pemerintah selaku tergugat yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat yakni Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Mengadili dalam provisi, menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat II. Dalam pokok perkara; mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian," ujar Hakim Ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di PN Jakarta Pusat.

Hakim menyatakan, para tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara penanganan polusi udara, yaitu lalai memenuhi kewajiban atas terpeliharanya udara bersih dan sehat bagi masyarakat.

"Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Saifuddin. Hakim juga menyatakan para tergugat melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atas putusan itu, Presiden Jokowi dihukum menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan 32 warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten terkait kualitas udara di Ibu Kota.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X