Warga DKI Ingatkan Pejabat untuk Bertanggung Jawab Atas Polusi Udara

Milna Miana
- Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Anies menyadari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dia menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menangani masalah polusi lewat Instruksi Gubernur No 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, sebelum adanya gugatan.

"Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara sebagai quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara, bahkan sebelum proses sidang dimulai," kata Anies.

"Salah satu poin dalam Ingub Nomor 66/2019 adalah Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan, dan penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020, sesuai amar keputusan Majelis Hakim poin 1A," tuturnya. .

Sejak diberlakukannya Ingub tersebut, Anies mengklaim perbaikan kualitas udara di Ibu Kota mulai dirasakan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menempuh upaya lain untuk percepatan penanganan pencemaran udara di Ibu Kota, salah satunya adalah mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X