Kesejahteraan Atlet akan Diatur dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional

- Selasa, 21 September 2021 | 22:23 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam diskusi ‘Masa Depan Atlet Nasional dalam RUU SKN’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam diskusi ‘Masa Depan Atlet Nasional dalam RUU SKN’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Selama ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang kesejahteraan para atlet. Karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) mencakup kesejahteraan atlet, baik selama aktif maupun pensiun dari dunia olahraga prestasi.

“Kita belum punya regulasi yang secara definitif dan pasti mengatur sebuah tema besar kesejahteraan atlet. Suara ini semakin relevan supaya semakin banyak anak muda Indonesia menggeluti bidang olahraga,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam diskusi ‘Masa Depan Atlet Nasional dalam RUU SKN’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: DPMD Kota Pariaman Siap Fasilitasi Desa Dirikan BUMDes

 Dengan kesejahteraan yang jelas diatur dalam UU, maka ada daya tarik bagi anak bangsa ini memilih profesi sebagai atlet nasional.

RUU SKN yang sedang dirumuskan Komisi X, menjadi momentum penting untuk memasukkan isu kesejahteraan atlet ke dalam UU.

Menurut Huda, RUU SKN ini merevisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN yang masih berlaku. Dan isu kesejahteraan jadi tema besar dalam revisi UU tersebut.

 Ada catatan penting dalam membahas isu kesejahteraan ini. Dalam UU SKN, atlet sudah disebut sebagai profesi pekerjaan. Namun, dalam UU Ketenagakerjaan tidak disebut sebagai profesi pekerjaan. Akibatnya, atlet tidak mendapat jaminan sosial dari BPJS. Di sinilah butuh sinkronisasi legislasi.

 “Ini yang sedang diperjuangkan Pak Gatot (Sekretaris Kemenpora) dan teman-teman asosiasi sepakbola itu yang namanya APPI (Asosiasi Pemain Profesional Indonesia). Teman-temen menuntut supaya ada BPJS yang dibayarkan oleh klub sepak bolanya dengan dipotong dari gaji. Sampai hari ini belum final dan Kemenaker pun sekarang sedang mengupayakan komunikasi menyangkut soal ini," urai Huda. (*)

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

Terpopuler

X