Waduh! Dirut Krakatau Steel Ungkap Baja Impor Tidak Sesuai SNI

Milna Miana
- Rabu, 22 September 2021 | 15:55 WIB
Ilustrasi pelabuhan peti kemas untuk ekspor impor (suaramerdeka.com /dok)
Ilustrasi pelabuhan peti kemas untuk ekspor impor (suaramerdeka.com /dok)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Imbas dari banjirnya baja impor yang bisa memicu kerugian bagi industri dalam negeri dan menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pengusaha pun meminta pemerintah melindungi industri baja nasional dari serbuan impor.

"Alasan impor pasti bisa dicari dengan segala macam cara. Dan yang kita minta adalah bersaing secara adil karena yang diimpor kadang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)," ujar Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim dalam Market Review IDX Channel, dikutip dari Okezone.com, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Terbang ke Banten, Jokowi Resmikan Pabrik Industri Baja dan Vaksinasi

Silmy mengatakan, ada kepentingan trader dan kepentingan industri dalam industri baja dalam negeri. Namun terkadang trade menggunakan cara yang kurang tepat dalam mengimpor. Misalnya, melakukan pengalihan HS Code.

"HS Code adalah satu penanda produk untuk dikenakan bea masuk yang mana ini kadang dimainkan. Bea masuknya diganti dengan yang bea masuknya nol. Yang begini harus diberantas, bersaing secara fair adalah yang harus dijamin dalam kelangsungan usaha di Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: Krakatau Steel Restrukturisasi Utang Rp30 T

Menurut dia, impor pasti ada tetapi harus mengikuti cara yang baik. Impor juga harus pada produk yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri serta memenuhi peraturan dan standar yang ada.

"Kita bangun ekosistem industri dari hulu sampai hilir. Ini harus dijaga supaya sinkron. Kalau hilirnya dikasih impor, hulunya pasti kena karena produknya tidak jalan. Kemudian dengan impor harga dumping, artinya merusak struktur harga. Pada akhirnya bisnis itu tidak optimal karena harus menghadapi harga dumping," tuturnya.

Silmy menuturkan, baja impor bisa murah karena mereka disubsidi oleh negara. Sementara industri dalam negeri tidak sehingga tidak adil.

"Kalau harga yang lebih murah pasti standarnya dikurangi. Ini yang tidak boleh masuk. Apalagi sampai menipu HS Code. Ini yang lagi saya usulkan ke pemerintah dikenakan bea masuk anti dumping. Kita harus membangun produk-produk Indonesia agar bisa ekspor ke luar negeri," tandasnya. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Okezone.com

Tags

Terkini

Warga Terdampak Erupsi Semeru Curhat ke Jokowi

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:36 WIB

RUU Ibukota Negara Baru, DPR Bentuk 56 Anggota Pansus

Selasa, 7 Desember 2021 | 17:05 WIB

Kebijakan Pemerintah PPKM Level 3 Batal, Ini Alasannya

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:59 WIB
X