Politisi PKS Kecam Sikap Pemerintah Tekan ASN Penggugat UU Sisnas Iptek

- Jumat, 24 September 2021 | 10:44 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengecam sikap pemerintah yang menekan salah satu aparatur sipil negara (ASN) karena ikut menggugat UU Sistem Nasional Iptek (Sisnas-Iptek).

"Sikap pemerintah itu tidak tepat dan bertentangan dengan nilai demokrasi yang ingin dikembangkan," tegas Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (24/9/2021).

Tekanan kepada ASN itu mengakibatkan mundurnya salah satu penggugat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek (Sisnas-Iptek) dalam kaitannya dengan peleburan lembaga litbang ke dalam BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Ditwkankan, sebuah kemunduran bagi pembangunan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.  Seharusnya kekuasaan tidak boleh mengintervensi persoalan hukum seperti ini. 

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional dan akses yang sama dalam sistem hukum. Jadi, Pemerintah tidak semestinya menekan salah seorang penggugat untuk mundur dari proses di MK (Mahkamah Konstitusi) ini, mesti ia adalah pegawai ASN (Aparat Sipil Negara).

"Apalagi yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang kuat dalam kasus yang diajukan. Ini kan terkesan kekuasaan takut menghadapi proses hukum. Takut kalah dalam persidangan MK, yang dari sana berpeluang terungkap bahwa proses pembentukan regulasi di tingkat eksekutif tidak akurat alias sembrono," kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan,  dalam rangka membangun sistem hukum yang baik, yang mampu menyempurnakan dirinya, serta keadilan hukum dalam sistem demokrasi, seharusnya Pemerintah tidak perlu bersikap berlebihan seperti itu.

Biarkan proses hukum di MK ini berjalan sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku. Biarkan penggugat dengan bebas menyampaikan gugatan dengan berbagai argumen pendukungnya. 

Nanti pengadilan yang memutuskan dan publik menilai. Inikan sebuah proses dialektika hukum sekaligus pendidikan hukum masyarakat. Sebuah proses pemantapan sistem hukum berbasis nalar sehat. 

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Tags

Terkini

Akui Bersalah, Rachel Vennya Siap Terima Sanksi

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:50 WIB

Industri Media Didorong Perhatikan Kualitas Konten

Senin, 18 Oktober 2021 | 04:05 WIB

Terpopuler

X