Dedi Mulyadi Minta KLHK Hentikan Penambangan di Areal Hutan, Menteri: Kajian Dulu

- Sabtu, 25 September 2021 | 14:39 WIB
Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi

PURWAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menghentikan aktivitas penambangan di areal hutan yang merugikan karena merusak lingkungan.
 
Menurut Dedi ia sudah beberapa kali meminta KLHK segera berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan evaluasi tata ruang di Indonesia.
 
 
“Karena kecepatan izin keluar tidak diimbangi dengan tata ruang yang baik. Sehingga menimbulkan problem lain,” ucap Dedi saat menggelar rapat dengan Menteri LHK di DPR seperti dilihat dalam unggahan video youtube Kang Dedi Mulyadi Channel.
 
Selain itu Dedi juga menagih janji kepada Menteri LHK Siti Nurbaya untuk membuat peraturan penghentian tambang di areal hutan.
 
“Saya mengingatkan janji bikin surat edaran keputusan penghentian penambangan di areal tanah Perhutani atau hutan di jawa dan luar jawa,” ucap Dedi.
 
“Kajian dulu,” kata Siti menyela ucapan Dedi.
 
“Kajiannya jangan kelamaan nanti tiga bulan pohon keburu habis. Pohon ditebang semua dan pasirnya habis diangkat. Menurut saya tanpa dikaji juga sudah jelas merusak lingkungan,” ucap Dedi kembali.
 
Dedi menilai setiap daerah pasti memiliki statistik mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang terutama di areal hutan. Sehingga pemerintah seharusnya bisa menghentikan dulu sementara seluruh aktivitas penambangan hingga keluar hasil kajian.
 
Setelah hasil kajian keluar, kata Dedi, pemerintah berhak meneruskan izin bagi penambang yang memenuhi syarat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
 
“Kalau yang malah berdampak buruk, ya hentikan langsung,” ucapnya.
 
Di akhir rapat Dedi juga meminta pemerintah membenahi diri dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia mencontohkan seharusnya KLHK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) duduk Bersama membahas mengenai bahan baku tanah untuk kebutuhan infrastruktur.
 
KLHK, PUPR harusnya duduk bersama kebutuhan (tanah) berapa kubik, ambilnya dari mana, kemudian disiapkan tanahnya. Hari ini enggak begitu. Karena tanah itu di-subcon (sub kontraktor) jadi setiap orang berlomba cari tanah. Akhirnya jalan kacau, infrastruktur rusak,” kata Dedi.
 
“Contoh aja yang dekat. Kemarin kita kunjungan kerja ke Gunung Halimun, samping IPB banyak truk besar-besar. Kemudian saya baca di media sosial kera pada kabur karena arealnya rusak, ibarat diangkat areal hijaunya. Itu di depan mata dekat IPB tidak ada yang bereaksi. Ini problem yang sering dilihat,” ujar Dedi Mulyadi.
 
Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya meminta waktu untuk merumuskan surat edaran atau aturan lainnya yang mengatur mengenai penghentian aktivitas tambang di areal hutan atau Perhutani.
 
“Saya sudah melaporkan ke bapak presiden mengenai penambangan di kawasan hutan di jawa. Kami lapor akan kaji bersama, mohon waktu,” ujar Siti Nurbaya. (*)

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

PeduliLindungi Hadir di Dompet Digital DANA

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:30 WIB

Ini Nama 17 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:00 WIB

LRT Alami Kecelakaan saat Uji Coba di Cibubur

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:41 WIB
X