Pengembangan EBT Dinilai Perlu Regulasi untuk Memperjelas Kewajiban dan Kompensasi

- Selasa, 28 September 2021 | 13:48 WIB
Energi listrik yang dihasilkan panel surya di luar angkasa.  (Foto/IST)
Energi listrik yang dihasilkan panel surya di luar angkasa. (Foto/IST)

HARIANHALUAN.COM - Pemerintah kini tengah memperkuat regulasi terkait pengembangan EBT yang ditargetkan rampung dan disahkan sebelum akhir tahun ini. Namun Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai perlu memperjelas kewajiban pembelian dan kompensasi listrik.

Berdasarkan rumusan RUU EBT terkini, masih terdapat poin kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara untuk membeli listrik dari energi terbarukan. Strategi pengembangan EBT perlu diperhatikan dan diatur ulang, supaya tidak membebani PT PLN (Persero), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PPP Anwar Idris meminta keseriusan serta menyarankan pemerintah untuk mematangkan strategi terkait masalah investasi pembangunan pembangkit listrik EBT yang kurang bersaing dengan pembangkit energi fosil.

"Salah satu insentif EBT yang diberikan dalam bentuk kompensasi dari pemerintah kepada produsen listrik. Di sisi lain, insentif ini perlu dilakukan hati-hati karena biayanya akan membebani anggaran negara," ujarnya, pada Jumat (24/9/2021) dilansir dari okezone.com

Pria berusia 65 tahun itu kemudian menegaskan, harga EBT yang lebih mahal dibandingkan dengan fosil, bisa menyebabkan produsen listrik memerlukan insentif dari pemerintah.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan di tengah upaya mendorong transisi energi dalam proses peralihan EBT harus berjalan mulus dan tidak bisa serta merta melupakan kontribusi energi fosil yang masih sangat berperan hingga saat ini.

Selain anggota DPR, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor juga menyoroti regulasi di sektor migas yang akan segera disahkan. Dirinya mengamati mekanisme kerja sama jual-beli listrik.

“Kerja sama PLN dengan swasta sah saja dilakukan, tetapi harus memastikan bahwa prinsip penguasaan negara harus berlaku,” tuturnya.

Kondisi saat ini menurutnya, menunjukkan bahwa negara tidak dalam posisi punya fleksibilitas, kecuali harus menanggung semua risiko yang terjadi dengan kompensasi dari APBN.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: Okezone

Tags

Terkini

Terpopuler

X