Jreng! Fungsi KTP akan Diperluas jadi NPWP

Milna Miana
- Sabtu, 2 Oktober 2021 | 12:45 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - RUU KUP yang saat ini direvisi menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) akan disahkan menjadi UU dalam rapat Paripurna oleh DPR RI pekan depan.

Tak hanya menetapkan tarif pajak baru, melalui RUU HPP ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menambah fungsi KTP. Ini untuk menguatkan sistem administrasi perpajakan di dalam negeri.

Baca Juga: Sebarkan NIK KTP Sembarangan Bisa Dipenjara 12 Tahun, Ini Alasannya

"RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi," ujarnya dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (2/10/2021).

Menurutnya, RUU ini juga hadir pada saat yang tepat. RUU ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan yang inklusif dan sekaligus mendukung percepatan pemulihan perekonomian serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Baca Juga: Berkat Inovasi 'PAI MALALA' Target Nasional Perekaman KTP-el Tercapai 100% di Kabupaten Ini

RUU ini juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap RUU ini juga akan terus meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

"Pemerintah meyakini bahwa RUU ini akan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum," tegasnya. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: CNBC Indonesia

Tags

Terkini

X