Aturan Penyatuan NPWP dan KTP, Waspadai Kebocoran Data Pengguna

Milna Miana
- Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:00 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Keputusan pemerintah untuk menambahkan fungsi NIK menjadi pengganti NPWP menuai kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebagian orang merasa khawatir dirugikan dengan pemotongan pajak ketika penghasilannya saja masih kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sementara sebagian lainnya khawatir soal keamanan data, menimbang beberapa kali sistem keamanan pemerintah sempat ditengarai dibobol. Data pengguna pun dikabarkan tersebar dan di lelang di situs-situs gelap.

Baca Juga: Jreng! Fungsi KTP akan Diperluas jadi NPWP

Sebagai informasi, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia yang telah bekerja atau memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP, baik itu perorangan maupun perusahaan atau investor.

Baca Juga: Agar Tak Kebingungan, Perhatikan Cara Daftar NPWP Online 2020

Dengan adanya aturan baru tersebut, muncul kekhawatiran bahwa penduduk yang memiliki NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) otomatis wajib membayar pajak, meskipun belum bekerja atau memiliki usaha sendiri.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, banyak masyarakat salah paham dan berasumsi dengan rencana NIK jadi NPWP ini. Tujuan dari aturan tersebut adalah agar pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi bisa lebih terpantau secara administratif.

“UU PPh itu untuk wajib pajak orang pribadi, dan sering dipelintir bahwa setiap punya NIK langsung bayar pajak. Saya ingin tegaskan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” kata Menkeu.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X