Terkait Maraknya Pinjol, YLKI Sebut Polisi Baru Bertindak Setelah Disentil Jokowi

Heldi Satria
- Sabtu, 16 Oktober 2021 | 13:20 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

 

HARIANHALUAN.COM - Praktik pinjol ilegal masih marak di kalangan masyarakat. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dalam 3 tahun terakhir banyak aduan yang masuk terkait pinjaman online ilegal.

Menurutnya, di tengah masifnya perkembangan dunia digital pemerintah masih tertinggal dalam hal infrastruktur kebijakan. Hal ini membuat menjamurnya pinjol-pinjol ilegal dan minim tindakan dari aparat.

"Pemerintah kurang mengantisipasi baik dari segi infrastruktur kebijakan dan juga aspek sosiologis masyarkat," ujar Tulus, dikutip dari okezone.com, Sabtu (16/10/2021).

Tulus mengatakan, sebanyak 30% dari pengaduan yang ada di YLKI dari fintech atau pinjol ilegal. Menurutnya baik legal maupun ilegal, sebenarnya sama saja terutama dari metode penagihan.

"Ini yang saya kira menjadi PR bagi pemerintah dan Satgas Waspada Investasi, dan khususnya Kepolisian, karena ini menjadi tekanan psikologis yang masih bagi masyarakat," sambung Tulus.

Dari sisi penindakan, Tulus melihat aparat Kepolisian ini masih lamban untuk bertindak. Kecuali ketika ada sentilan Presiden dan kasus tersebut menjadi viral.

Padahal ada lebih banyak kasus lain yang tidak viral dan sebenarnya sangat membutuhkan bantuan namun minim perhatian dan pertolongan.

"Kalau saya amati Polisi baru bertindak cepat setelah ada sentilan dari Presiden di sisi lain kalau kasusnya viral di media sosial, tapi sebenarnya ada ribuan kasus yang tidak viral, siapa yang memperhatikan itu, ini memang solusinya harus dari sisi hulu, sehingga tidak terjadi terus menerus," tuturnya.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Sumber: Okezone.com

Tags

Terkini

Jokowi Minta Polri Turut Kawal Realisasi Investasi

Jumat, 3 Desember 2021 | 19:05 WIB

Jokowi Tinjau Terminal BBM di Bali

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:43 WIB

Bali Bakal Jadi Lokasi IPU Tahun Depan

Jumat, 3 Desember 2021 | 13:50 WIB
X