SBN: Pemerintah Perlu Siapkan Sistem Keuangan Khusus Atur Transaksi Pinjol

- Sabtu, 16 Oktober 2021 | 18:58 WIB
Sultan B Najamudin
Sultan B Najamudin

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (SBN) meminta pemerintah menyiapkan sistem keuangan mikro yang khusus menata dan mengatur lalu lintas transaksi keuangan pinjaman online (pinjol) yang kini mencapai Rp260 triliun.

"Ada 68 juta masyarakat merupakan market share yang sangat fenomenal untuk lembaga keuangan mikro virtual seperti pinjol. Distrupsi capital ini harus dimaknai sebagai mekanisme keuangan kontemporer yang harus ditata dan dikontrol oleh negara secara detail," kata Sultan, Sabtu (16/10/2021).

Menurutnya, di tengah situasi ekonomi nasional yang masih tertatih akibat pandemi Covid-19, pinjol menjadi tempat pelarian masyarakat yang sedang terdesak oleh kebutuhan hidupnya.

"Bisa jadi tanpa kita sadari, pinjol telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama ini," kata senator dari Bengkulu berdarah Minang itu.

Namun, Sultan menyayangkan potensi pasar keuangan mikro yang besar ini ternyata banyak dikotori oleh motif lembaga pinjol yang serakah dan seringkali mendestruksi psikologi sosial masyarakat dengan interest yang tinggi dan pola teror penagihan utang yang bahkan bisa menyebabkan peminjam bunuh diri.

"Ini sangat tragis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah melalui BI, OJK dan kementerian terkait untuk segera mengakomodir kepentingan lembaga-lembaga keuangan mikro virtual tersebut dengan payung hukum dan seperangkat sistem keuangan yang lebih ramah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Sultan.

Sultan menyadari bahwa sulit rasanya menertibkan aktivitas ekonomi virtual yang sudah kadung menjamur di tengah masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum dalam jangka panjang, karena semuanya dilangsungkan atas sukarela masyarakat.

"Sebagian besar masyarakat memanfaatkan utang pinjol digunakan untuk konsumsi. Ini menjadi otokritik bagi kita sebagai bangsa bahwa lemahnya literasi masyarakat dan rendahnya inklusi keuangan lembaga keuangan signifikan mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat," tutup Sultan. (*)

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

Puan Maharani: Pelecehan Seksual Jangan Jadi Kebiasaan

Minggu, 28 November 2021 | 10:55 WIB

4 Kasus Penyerangan Polisi di Indonesia Tahun 2021

Minggu, 28 November 2021 | 08:46 WIB

Tak Hanya PNS, Karyawan BUMN Juga Dilarang Cuti Nataru

Minggu, 28 November 2021 | 08:10 WIB
X