Kiki Syahnakri: Presiden Itu Punya Karakter Unggul dan tidak Omong Doang

- Senin, 18 Oktober 2021 | 17:41 WIB
FGD bertema "MPR sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif" di Media Center, Komplek Partmen Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2021).
FGD bertema "MPR sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif" di Media Center, Komplek Partmen Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Dengan alasan itulah, Kiki menginginkan pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR dengan menetapkan kembali MPR sebagai tertinggi negara yang ketika dilakukan amendemen UUD 1945 sudah menjadi lembaga tinggi negara.    

MPR haus diisi dengan keterwakilannya lengkap, yaitu DPR, utusan daerah yang mewakili daerah-daerah etnik di seluruh Indonesia dan golongan yang mewakili kelompok-kelompok seperti profesi dan asosiasi, mulai dari ikatan dokter, pedagang, atau termasuk TNI.

Semua anggota MPR yang berasal dari DPR dipilih lewat pemilu yang demokratis, fair dan terbuka dan semua anggota yang berasal dari utusan golongan dan utusan daerah ditunjuk berdasarkan meritocracy oleh kelompok institusinya masing-masing.

Kemudian, semua anggota MPR berorientasi pada kepentingan nasional, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan, serta yang terakhir semua anggota MPR harus amanah dengan tugasnya. Dengan kata lain, diharapkan anggota-anggota MPR berkualitas tinggi.

"Dari sisi komposisi keanggotaan yang ada saat ini MPR apakah memadai sebagai perwakilan serta pelembagaan permusyawaratan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawab saya tidak cukup memadai karena dari keanggotaannya tidak lengkap.
Tidak mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," kata Kiki.

Menurut Kiki, golongan dan daerah tidak terwakili di dalam susunan MPR sekarang ini. Alasannya, semua anggota DPR adalah politisi. Begitu juga dengan DPD RI, hampir semuanya anggota juga politisi.

"Makanya, sebagai seorang politisi tentu akan berorientasi pada kepentingan politik masing-masing atau kelompoknya, bukan kepada kepentingan bangsa negara seperti yang disyaratkan bagi seorang anggota MPR.Dengan kondisi seperti itu maka tidak mungkin MPR dapat menjadi lembaga permusyawaratan yang inklusif," kata Kiki Syahnakri.   (*)

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

Ketua DPD RI Dukung Jatim Jadi Tuan Rumah PON 2028

Rabu, 26 Januari 2022 | 22:02 WIB

Ini Ancaman 'Ngeri' Jika Tak Bayar Pinjol

Rabu, 26 Januari 2022 | 21:50 WIB
X