Pasca Megawati Dilantik jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Jalan Inovasi Semakin Terjal

- Senin, 18 Oktober 2021 | 19:00 WIB
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kemendikbud, empat lembaga penelitian non-kementerian (LPNK) dan empat badan penelitian pengembangan di kementerian teknis ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan, BRIN akan disibukkan oleh urusan konsolidasi kelembagaan, SDM, anggaran dan aset. Upaya ini akan semakin rumit bila terjadi politisasi, karena Ketua Dewan Pengarah BRIN yang baru dilantik, yaitu Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga ketua umum parpol.

“Saya melihat sedikitnya ada tiga permasalahan besar yang tidak mudah diselesaikan BRIN kalau tidak ada konsolidasi yang kuat. Pertama, masalah kepemimpinan. Kedua, masalah kelembagaan. Dan ketiga masalah pelaksanaan program,” kata Mulyanto, Senin (18/10/2021).

Menurut Mulyanto, BRIN akan menghadapi masalah kepemimpinan karena sekarang ini para akademisi dan peneliti sudah terlanjur tidak percaya dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan BRIN. Kepemimpinan BRIN saat ini dinilai bersifat politis dan ideologis.

Setidaknya para ahli mempertanyakan alasan pemerintah menjadikan Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.  Padahal kaitan BPIP dengan BRIN ini terpaut jauh.

BRIN merupakan badan riset inovasi yang harusnya bekerja secara independen berdasarkan prinsip dan metodologi ilmiah teknis yang obyektif dan rasional. Sementara BPIP sangat ideologis. 

"Kalau mau dicari-cari hubungannya, ya ada juga.  Namun terlalu dipaksakan.  Karena bukan hanya BRIN, semua Kementerian dan lembaga, secara filosofis, dasar hukumnya juga sudah berdasarkan Pancasila,” kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tersebut adalah ketua umum parpol yang dikenal tidak mempunyai reputasi ilmiah yang mumpuni. Jadi menjadi wajar, kalau dikhawatir terjadi politisasi riset.

Secara kelembagaan, Mulyanto juga melihat BRIN akan menghadapi tantangan yang berat.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

Waspada! Gunung Semeru Erupsi Lagi, Durasi 480 Detik

Senin, 6 Desember 2021 | 14:45 WIB
X