Ketua MPR Kutip Pernyataan Bung Hatta, Demokrasi Indonesia Bukan Liberal

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:57 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, demokrasi jangan terjebak pada rujukan angka-angka mayoritas. Syarat fundamental bagi tegaknya implementasi demokrasi adalah representasi yang menyeluruh.

Harus ada jaminan bahwa setiap  pemangku kepentingan yang  terdampak oleh suatu keputusan atau kebijakan harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Baca Juga: Bamsoet: Ada Aspirasi yang Inginkan Utusan Golongan Kembali Masuk MPR

Bamsoet mengutip pernyataan Bung Hatta yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal,demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal, juga bukan demokrasi totaliter. Demokrasi Indonesia berurat dan berakar di dalam pergaulan hidup. Kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga menempatkan demokrasi kita sebagai demokrasi permusyawaratan perwakilan.

"Ini adalah pernyataan Bung Hatta, bukan kata saya. Jadi jangan salah salah kutip," kata Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI bertema 'MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif', di Komolek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/10/21).

Baca Juga: Peristiwa G30S, Hari Terkelam yang Membuat Bung Karno Berderai Air Mata

Ditekankan, dalam demokrasi permusyawaratan, tidak dikenal konsep diktator mayoritas ataupun tirani minoritas dari oligarki elit, baik penguasa maupun pengusaha.

Demokrasi permusyawaratan meniscayakan setiap kebijakan negara harus menjadi representasi yang utuh dari kehendak rakyat, dan mengedepankan prinsip 'hikmat kebijaksanaan' sebagaimana diamanatkan dalam rumusan sila keempat Pancasila, yaitu 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'.

"Orientasi etis dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintetis yang positif, sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas (mayoro-krasi) dan kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minoro-krasi)," jelas Bamsoet.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Puan Maharani: Pelecehan Seksual Jangan Jadi Kebiasaan

Minggu, 28 November 2021 | 10:55 WIB

4 Kasus Penyerangan Polisi di Indonesia Tahun 2021

Minggu, 28 November 2021 | 08:46 WIB

Tak Hanya PNS, Karyawan BUMN Juga Dilarang Cuti Nataru

Minggu, 28 November 2021 | 08:10 WIB
X