Kasus Kelangkaan BBM di Daerah, PKS: Pemerintah Jangan Anggap Sepele

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:06 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto.

"Padahal jelas-jelas tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021" kata Mulyanto.

Mulyanto mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan ini. Apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan.

BPH Migas juga perlu mempercepat penggunaan nozel digital di setiap SPBU. Dengan nozel digital, peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali.

"Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Terjadinya “kencing” solar di tengah jalan. Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi," kata Mulyanto.

Ke depan Mulyanto minta pemerintah, Pertamina dan BPH Migas perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM. Misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO.

"Dengan sistem audit ini akan semakin jelas, bahwa yg dibayar sebagai BBM subsidi hanyalah BBM yang diterima masyarakat yang berhak melalui nozel digital," pungkas Mulyanto. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Apa Itu Nocebo? Efek Samping Usai Vaksin Covid-19

Jumat, 21 Januari 2022 | 10:45 WIB

1,4 Juta Vaksin AstraZeneca Kembali Tiba di Tanah Air

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:15 WIB

6 Kebijakan Ketat PLN, Cegah Penyebaran Covid-19

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:23 WIB
X