Wakil Ketua Komisi II DPR Desak Sofyan Djalil Mundur dari Kabinet

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 22:10 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDIP Junimart Girsang
Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDIP Junimart Girsang

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDIP Junimart Girsang menyarankan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

Jika Sofyan Djalil tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatannya, dia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertindak tegas  mencopot Sofyan Djalil dari jabatan.

Baca Juga: Rapor Merah Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi Menurut Pukat UGM

Desakan Junimart itu terkait terjadinya  karut marut konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha. Akibat pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha oleh Kementerian ATR/BPN yang kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.

"Karut marut pertanahan di Indonesia semakin menggurita terbukti dari konflik konflik yang terjadi di masyarakat menyangkut pemberian HGU, HGB dan ijin lainnya kepada para pengusaha dibeberapa daerah menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena sering kali dari hak atas tanah yang diberikan itu, justru masyarakat  menjadi kehilangan tanah," tegas Politisi PDI-Perjuangan itu di Jakarta, Rabu (20/10/2021).
Ditambah lagi dengan kian maraknya aksi mafia tanah di Indonesia yang justru melibatkan para oknum dari Kementerian ATR/BPN secara bersama-sama dengan para mafia tanah. Hal itu menurut Junimart, hasil dari aksi pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Sofyan Djalil kepada para bawahannya.

Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR itu mengungkapkan setidaknya terdapat lima poin yang menjadi catatan buruk Kementerian ATR/BPN dibawah kepemimpinan Sofyan Djalil.

Pertama, penyebab Sertipikasi PTSL bermasalah, karena pengukuran melibatkan pihak ketiga dalam hal ini surveiyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat.

Kedua, seleksi pejabat eselon III dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama ini berlangsung sangat diskriminatif cenderung KKN. Di mana banyak ASN yang memenuhi syarat tidak bisa menduduki jabatan strategis bahkan sebaliknya. Sehingga menyuburkan mafia tanah.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

Kasus Melandai, Momentum untuk Genjot Vaksinasi

Kamis, 2 Desember 2021 | 17:10 WIB

Catat! Ini Syarat Ketat Perjalanan Libur Akhir Tahun

Kamis, 2 Desember 2021 | 15:05 WIB

Industri Nasional Terus Ciptakan Teknologi Baru

Rabu, 1 Desember 2021 | 21:25 WIB
X