Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, PKS: Bidang Energi Masih Merah

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 13:23 WIB
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, PKS: Bidang Energi Masih Merah
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, PKS: Bidang Energi Masih Merah

Namun anehnya, di Jawa dan Sumatera terjadi surplus listrik lebih dari 30 persen.  Dan program pembangunan pembangkit baru 35.000 MW yang kontroversial itupun terus berlanjut.

"Akibatnya PLN terpaksa membayar listrik yang tidak diperlukan, karena adanya klausul TOP (take or pay) dari listrik swasta.  Yang pada gilirannya, keuangan PLN tertekan utang yang hampir mencapai Rp 500 triliun," jelas Mulyanto.

Terakhir adalah kinerja sektor sumber daya mineral. Mulyanto menilai pemerintah masih setengah hati dalam menjalankan program hilirisasi nikel. 

Industri smelter hanya memproduksi nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah. Padahal diharapkan terjadi diversifikasi produk nikel, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat, bahkan mobil listrik. Bukan sekedar bahan baku setengah jadi.

Negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel ini, baik melalui pelarangan ekspor bijih nikel, di saat harga nikel internasional tinggi, maupun berupa pembebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter. 

"Akibatnya, penerimaan negara dari PPh Badan industri smelter; royalti nikel, dan pajak ekspor bijih nikel menjadi nihil.  Belum lagi datangnya buruh TKA (tenaga kerja asing),  yang mengambil pasar tenaga kerja kita," kata Mulyanto.

Kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan industri asing. Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi yang diekspor untuk keperluan industrialisasi China. 

Melihat kinerja sektor energi yang masih merah seperti ini, menjelang rebound industri pasca pandemi Covid-19 di tahun-tahun mendatang, Mulyanto minta Pemerintah bekerja ekstra keras untuk menata diri, bila ingin ada perbaikan. (*)

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

X