Pemerintah Beri Keringanan Pada Ribuan Pelaku UMKM yang Alami Kredit Macet Akibat Pandemi

Heldi Satria
- Jumat, 22 Oktober 2021 | 21:25 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi


HARIANHALUAN,COM - Pandemi membuat ribuan UMKM di Indonesia mengalami kredit macet atas utang yang dipinjam. Namun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN Kementerian Keuangan memberikan keringan atas tunggakan utang mereka.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2021. Program keringanan utang tersebut berlangsung sepanjang 2021 sebagai respon pemerintah dalam meringankan beban para debitur kecil dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN, Lukman Efendi menuturkan, hingga Oktober 2021, DJKN telah memberikan keringanan utang kepada 1.292 debitur kecil dan pelaku UMKM senilai Rp20,48 miliar.

"Debitur yang mendapatkan keringanan utang tersebut adalah debitur yang pengurusan piutangnya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) paling lambat 31 Desember 2020," kata Lukman dalam konfrensi pers virtualnya, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: Bupati Padang Pariaman Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat

Lukman menjelaskan, kriteria pelaku UMKM yang mendapatkan keringanan pembayaran utang tersebut adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar. Perorangan yang menerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta dan perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar.

“Keringanan utang itu kita bagi dua, pertama terhadap debitur yang mempunyai barang jaminan dan debitur yang tidak mempunyai barang jaminan. Tentu bentuk keringanan berbeda-beda,” tuturnya.

Lukman menjelaskan, para debitur yang didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan berhak mendapatkan keringanan utang sebesar 35 persen dari sisa utang pokok. Sedangkan bagi debitur yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan berhak mendapatkan keringanan utang sebesar 60 persen dari sisa utang pokok.

Selain itu, apabila debitur dapat melakukan pelunasan pada Oktober sampai 20 Desember 2021, debitur berhak mendapatkan tambahan keringanan sebesar 20 persen dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Sumber: Suara.com

Tags

Terkini

Dibuka Rekrutmen Tamtama TNI AU 2022, Lulusan SMP

Minggu, 5 Desember 2021 | 09:15 WIB

Geologi ESDM Ungkap Penyebab Meletusnya Gunung Semeru

Minggu, 5 Desember 2021 | 07:15 WIB

41 Orang Alami Luka Bakar Akibat Erupsi Gunung Semeru

Sabtu, 4 Desember 2021 | 23:15 WIB
X