Tokoh Pemuda Betawi: Penetapan Jalan Ataturk Tak Boleh Buru-buru

Milna Miana
- Senin, 25 Oktober 2021 | 17:45 WIB
Tokoh muda Betawi.
Tokoh muda Betawi.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Indonesia dan Turki bersepakat untuk melakukan pertukaran nama jalan. Di Turki dihadirkan nama jalan Ahmet Soekarno, dan di Indonesia pemerintah Turki mengusulkan adanya nama jalan Ataturk.

Kedua nama jalan itu didasarkan pada nama dua tokoh nasional masing-masing negara. Seperti diketahui Soekarno adalah proklamator Indonesia, sementara Mustafa Kemal Ataturk adalah pendiri negara Turki modern.

Baca Juga: Caraka Muda Nusantara Dukung Diplomatik KBRI Ankara dalam Usulan Nama Jalan Soekarno dan Ataturk

Meski begitu, pergantian nama di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidaklah bisa dilakukan sembarangan dan penentuan jalan pun tidak boleh terburu-buru.

"Pergantian nama sebuah jalan, tempat atau wilayah tidaklah mudah. Harus menggunakan berbagai kajian dan sosialisasi di wilayah tersebut. Karena selain akan membuat pekerjaan tambahan pada urusan administrasi, pergantian nama jalan seperti yang tengah dibicarakan akan dapat mengubah identitas sosial masyarakat setempat," ujar Direktur Media di Network Society Indonesia Ihsan Suri.

Baca Juga: Tegas! Bamus Betawi Haramkan Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Jakarta

Ihsan Suri yang juga merupakan tokoh pemuda Betawi menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya tetap menjaga identitas budaya lokal dari penamaan sebuah jalan bukan menguranginya.

Karena itu, rencana penggantian nama jalan tadi haruslah dikaji secara serius. Namun, Ihsan Suri memahami bahwa pemberian nama Atartuk adalah bentuk balasan dari sebuah nama jalan di Turki yang sudah berganti nama jadi Ahmet Soekarno, dan perubahan nama tersebut untuk menunjukkan simbol kedekatan kedua bangsa.

Akan tetapi di Indonesia yang harus diperhatikan adalah proses administrasi panjang yang harus dilakukan oleh warga yang bertempat tinggal atau tempat usahanya terkena perubahan nama jalan tersebut sehingga pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat memfasilitasi perubahan administrasi warga yang terkena dampak perubahan tersebut.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

PLN Siap Bangun Pembangkit EBT 10,6 GW Hingga 2025

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:20 WIB

Jokowi Minta Polri Turut Kawal Realisasi Investasi

Jumat, 3 Desember 2021 | 19:05 WIB

Jokowi Tinjau Terminal BBM di Bali

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:43 WIB

Bali Bakal Jadi Lokasi IPU Tahun Depan

Jumat, 3 Desember 2021 | 13:50 WIB
X