PLN, Kementerian ATR/BPN dan KPK Kolaborasi Selamatkan Aset Negara Rp102 Miliar di NTT

Milna Miana
- Senin, 25 Oktober 2021 | 17:50 WIB
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar

KUPANG, HARIANHALUAN.COM - PT PLN (Persero) terus mempercepat pensertifikatan tanah aset-aset ketenagalistrikan di seluruh wilayah Tanah Air, guna memenuhi tata tertib hukum dan memenuhi aspek legalitas. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan aset negara sekaligus memastikan pasokan listrik ke pelanggan dapat berjalan baik.

Upaya ini dilakukan PLN dengan berkolaborasi dengan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi tersebut pun membuahkan hasil, seperti yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Diresmikan Menteri BUMN, 500 Keluarga di Palembang Dapat Bantuan Sambungan Listrik PLN

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN Syamsul Huda, mengatakan sepanjang 2021, pihaknya telah menerima kurang lebih 572 sertifikat dari BPN di Provinsi NTT. Jumlah sertifikat tersebut akan terus bertambah hingga sertifikasi aset PLN di provinsi NTT mencapai 100 persen.

"Kami mengharapkan seluruh aset PLN secara Nasional dapat tersertifikasi seluruhnya pada 2023," ujarnya, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penyerahan Sertifikat PLN dan Pemda di Provinsi NTT, Senin (25/10).

Baca Juga: Mulyanto Minta PLN Tegakkan Aturan  Keramba Jaring Apung di Waduk PLTA

Untuk menyukseskan target tersebut, Huda juga memohon dukungan dari Gubernur dan Bupati/Walikota  di NTT dalam penyelesaian kendala sertifikasi aset, maupun dalam meningkatkan pelayanan di bidang ketenagalistrikan.

Pasalnya, PLN memiliki kurang lebih 100 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan  kepada perseroan. Dari jumlah tersebut, pada 2019 baru sekitar 30 persen yang bersertifikat.

"Dukungan KPK sebagai bagian dari bentuk upaya pencegahan tindak korupsi, dalam menyelesaikan tanah-tanah negara yang dikelola oleh PLN, membuat kami semakin dimudahkan,” tambah Huda.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

PLN Siap Bangun Pembangkit EBT 10,6 GW Hingga 2025

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:20 WIB

Jokowi Minta Polri Turut Kawal Realisasi Investasi

Jumat, 3 Desember 2021 | 19:05 WIB

Jokowi Tinjau Terminal BBM di Bali

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:43 WIB
X