PLN, Kementerian ATR/BPN dan KPK Kolaborasi Selamatkan Aset Negara Rp102 Miliar di NTT

Milna Miana
- Senin, 25 Oktober 2021 | 17:50 WIB
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar

Saat ini, jumlah aset PLN di NTT 2.184 persil tanah. Adapun, per 30 September 2021 aset PLN di wilayah NTT yang sudah tersertifikasi mencapai 1.408 persil atau 64 persen.

Sejak Januari hingga akhir Oktober 2021, PLN dan BPN memproyeksikan akan ada tambahan 261 persil tanah yang sudah dapat diterbitkan sertifikatnya. Dari ke 261 persil tersebut, sekitar 115 persil berada di bawah PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) dan 146 persil PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara.

Dengan begitu, total sertifikat di NTT yang diterima sampai dengan hari ini sejumlah 572 persil. Sejauh ini, kolaborasi PLN, Kementerian ATR/BPN, dan KPK berhasil mengamankan aset negara senilai Rp 102 miliar.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengapresiasi upaya PLN, mengamankan aset negara yang nilainya triliunan rupiah. Pihaknya berharap sinergi Kementerian ATR/BPN dan PLN dapat terus terjalin untuk mendukung target sertifikasi aset pada 2025 sebanyak 1 juta sertipikat.

"Dan kita juga apresiasi Kementerian ATR/BPN dan PLN, sudah sangat banyak sertipikat yang diterbitkan. Ini mempunyai potensi mengamankan aset negara hingga triliunan, dan ini sangat baik karena bisa menjadi penyemangat bagi yang lain," katanya.

Adapun kolaborasi pemimpin daerah dan Kakanwil BPN untuk mencatatkan aset PLN sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 terkait pencegahan, koordinasi dengan instansi, melakukan monitor, supervisi, penindakan, dan eksekusi sesuai putusan pengadilan.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi menyampaikan di tengah pandemi covid seluruh pemimpin daerah hadir bersama KPK dan PLN dalam acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi dan penyerahan sertifikat PLN & Pemerintah Daerah.

"Terkait dengan penyelenggaraan pencegahan korupsi di NTT, kami telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran seperti Pendampingan APIP atas pelaksanaan aksi oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan aksi," katanya.

Dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penyerahan Sertifikat PLN dan Pemda di Provinsi NTT juga dilakukan Penyerahan sertifikat aset tanah PLN dan Pemda di wilayah NTT. Selain itu, penandatanganan komitmen anti korupsi para kepala daerah dan pimpinan DPRD disaksikan oleh Pimpinan KPK, dan paparan kanwil BPN terkait peran BPN dalam penyelamatan aset dan optimalisasi pajak. (*)

 

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

Pengumuman! Pemerintah Segera Hapus PPKM

Senin, 23 Mei 2022 | 11:11 WIB
X