Protes Soal Aturan Tes PCR untuk Penerbangan, PHRI: Menyulitkan dan Diskriminatif

Milna Miana
- Selasa, 26 Oktober 2021 | 11:30 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Nicho Silalahi menilai hal tersebut justru bisa menjadi ajang perampokan terhadap uang rakyat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi turut menolak keras kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat.

Dia menilai aturan itu diskriminatif sebab memberatkan sekaligus menyulitkan konsumen. Padahal, sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, beberapa bahkan tidak perlu syarat tes.

Apalagi, lanjut Tulus, Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan ini nantinya akan membebani calon penumpang.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," kata dia, Sabtu (23/10/2021)

Dia pun menilai syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau minimal direvisi. Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3x24 jam. Hal ini berdasarkan fakta bahwa tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

"Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak pihak tertentu yang diuntungkan," pungkas Tulus Abadi.

Alasan pemerintah

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati pada Rabu, 20 Oktober 2021 mengatakan, syarat penerbangan terbaru mewajibkan penggunaan tes PCR karena perubahan kapasitas penumpang pesawat.

Dengan diterapkannya tes PCR menjadi syarat penerbangan, maskapai diperbolehkan mengangkut penumpang hingga mencapai 100% dari total kapasitas.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X