1.955 Personel Keamanan Dikerahkan Jaga Demonstrasi di Istana Negara Hari Ini

Heldi Satria
- Kamis, 28 Oktober 2021 | 13:10 WIB
Juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Nining Elitos, menyampaikan orasi dari atas mobil komando dalam rangka May Day 20201 di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Mei 2020 lalu.  (TEMPO)
Juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Nining Elitos, menyampaikan orasi dari atas mobil komando dalam rangka May Day 20201 di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Mei 2020 lalu. (TEMPO)


HARIANHALUAN.COM - Setidaknya 1.955 personel gabungan akan menjaga jalannya demonstrasi buruh di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini. "Gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI," ujar Kepala Sub Bagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Sam Suharto saat dikonfirmasi, Kamis, 28 Oktober 2021.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya bakal melakukan penutupan beberapa ruas jalan di sekitar Jakarta Pusat, tempat demo buruh ini digelar.

Dia mengatakan, rekayasa lalu lintas bersifat situasional. "Tergantung perkembangan situasi di lapangan," kata dia ihwal antisipasi demo buruh tersebut.

Baca Juga: Makin Tajir Nih! Kekayaan Elon Musk Sudah Tembus Rp 4.103 Triliun

Berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat alias GEBRAK akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana. Massa akan berkumpul di Kedutaan Besar Amerika dan berjalan ke Balai Kota hingga akhirnya menuju area Istana.

"Aksi direncanakan mulai pukul 11.00 WIB," kata perwakilan GEBRAK dari Sentral Gerakan Buruh Nusantara, Yahya dikutip dari Tempo, Kamis, 28 Oktober 2021.

Aliansi GEBRAK diisi oleh KASBI, KPBI, KPA, SGBN, KSN, SINDIKASI, LMND-DN, LBH Jakarta, YLBHI, KPR, SEMPRO, KRPI, Presidium GMNI dan JARKOM SP Perbankan. Aksi ini dilakukan untuk mengevaluasi dua tahun kepeminpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Maruf Amin. Jokowi dianggap gagal mensejetahterakan rakyat.

Kelompok buruh yang tergabung dalam KASBI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 November 2020. Aksi untuk mengingatkan kembali penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Dalam aksi itu, mereka mengajukan empat tuntutan yakni mencabut UU Cipta Kerja, membatalkan SK Menaker soal ketiadaan kenaikan upah minimum 2021, setop represivitas aparat dan bebaskan massa aksi yang dikriminalisasi, serta gratiskan biaya pendidikan selama pandemi.

Melalui keterangan tertulisnya, GEBRAK menyatakan bahwa Pesiden Jokowi membuat jurang kesengsaraan pada kelas buruh semakin dalam daripada sebelumnya melalui kebijakan Omnibul Law Cipta Kerja. Kebijakan itu dinilai melegalkan pengusaha untuk merampas hak buruh.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Sumber: tempo.id

Tags

Terkini

Daihatsu Ramaikan Pameran GIIAS 2021 di Surabaya

Kamis, 9 Desember 2021 | 14:15 WIB

Pulihkan Lokasi Bekas Tambang, Jokowi Tanam Pohon

Rabu, 8 Desember 2021 | 19:51 WIB

Jokowi Resmikan Bandara Tebelian di Sintang

Rabu, 8 Desember 2021 | 15:15 WIB

Farid Okbah Resmi Ditahan Polisi 120 Hari ke Depan

Rabu, 8 Desember 2021 | 12:15 WIB

Diungkap, Begini Hasil Tes Kejiwaan Siskaeee

Rabu, 8 Desember 2021 | 11:30 WIB
X